Ujang Komarudin Sebut Lapor Mas Wapres Tanpa Koordinasi, Persiapan Menuju 2029?

 

Analis Politik Ujang Komarudin: Program Lapor Mas Wapres Bisa Menjadi Masalah Besar Tanpa Koordinasi dengan Presiden

Analis politik Ujang Komarudin mengungkapkan bahwa langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam meluncurkan program “Lapor Mas Wapres” tanpa melibatkan kementerian dan koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menimbulkan masalah besar bagi pemerintahan.

Ujang menilai bahwa meskipun program tersebut bermaksud baik, kurangnya kebersamaan dalam pelaksanaannya dapat menciptakan ketidakharmonisan yang merugikan, khususnya menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. "Niat baik kalau tidak dilakukan dengan kebersamaan, menjadi problem," ujar Ujang, seperti dikutip dari unggahan akun X @n_d_r_∅ pada Selasa (12/11/2024).

Ujang juga mencatat bahwa langkah tersebut sarat dengan kepentingan politik, mengingat Pilpres 2029 yang semakin dekat. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sangat dipengaruhi oleh dinamika politik menuju Pilpres mendatang.

"Saya melihat ada kepentingan, sama-sama juga kita tahu menuju ke 2029," ujar Ujang. Ia menekankan pentingnya keterlibatan kementerian dalam program tersebut karena kementerian selama ini juga sudah memiliki mekanisme pengaduan masyarakat. “Kementerian harus dilibatkan, jangan lupa juga koordinasi dengan Presidennya,” tambahnya.

Koordinasi dengan Presiden, menurut Ujang, sangat penting untuk memastikan kesatuan dan integrasi dalam manajemen pemerintahan. "Presiden harus tahu juga, mesti ada langkah-langkah yang dikoordinasikan dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Manajemen pemerintahan itu manajemen kesatuan, terintegrasi satu sama lain," jelas Ujang.

Jika Wakil Presiden mengambil langkah tanpa memberi tahu Presiden, Ujang memperingatkan bahwa ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam kebijakan pemerintahan yang bisa menciptakan ketegangan. “Jadi kalau Wapresnya kerja apa, presiden harus tahu. Kalau kepentingan yang kompak, sama, oke. Tapi kalau frekuensi berbeda ini yang jadi persoalan,” ujarnya.

Ujang juga memberikan contoh kasus di tingkat daerah, di mana ketidakharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mengganggu jalannya pemerintahan. "Sama di Kepala Daerah juga gitu kan, kalau Kepala Daerah dan Wakilnya kompak itu ko problem. Pasti akan jalan," tutup Ujang.

Seperti diketahui, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini meluncurkan layanan pengaduan masyarakat yang diberi nama “Lapor Mas Wapres”. Program ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan baik secara langsung ke Istana Wakil Presiden maupun melalui WhatsApp di nomor 081117042203.(*)

Baca Juga