Komdigi Terlibat Kasus Pengamanan Situs Judi Online, Abraham Sridjaja Kritik Langkah Kemenkominfo
Kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) semakin menarik perhatian publik. Baru-baru ini, Komdigi dikabarkan terlibat dalam kasus pengamanan situs judi online yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi.
Komdigi, yang seharusnya memberantas situs judi online, justru diduga mengamankan situs-situs tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abraham Sridjaja, mengungkapkan keprihatinannya terhadap langkah yang diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini dikenal dengan nama Komdigi.
Menurut Abraham, Komdigi tidak memblokir aktivitas judi online, melainkan justru memblokir situs Wordpress. “Situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs Wordpress,” ungkapnya.
Abraham berharap Kominfo dapat memperbaiki diri ke depannya, agar langkah-langkah yang diambil lebih tepat sasaran dalam menanggulangi masalah judi online. Pernyataan tersebut dilansir dari akun X milik @Mdy_Asmara1701.
Wordpress sendiri adalah situs yang berfungsi untuk pembuatan website dengan mekanisme tertentu. Alih-alih memberantas situs judi online, Komdigi justru memblokir platform pembuat website yang sudah memiliki lisensi pemerintah.
Selain itu, kasus pengamanan situs judi online ini disinyalir telah meraup keuntungan sebesar Rp8,5 miliar dalam waktu sebulan. Pendapatan tersebut berasal dari praktik ilegal yang dilakukan oleh para pelaku judi online, dengan rata-rata keuntungan Rp8,5 juta per situs judi online.
Kasus ini juga mendapat respons dari Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital yang baru. Meutya menegaskan akan membuka pintu bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait masalah ini.
“Membuka pintu kepada kepolisian, jika diperlukan pengembangan penyidikan, sebagai upaya bersih-bersih,” kata Meutya.
Ia menambahkan, “Agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan presiden dengan baik.”
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus judi online dan memastikan tugas Komdigi dapat berjalan sesuai dengan harapan publik dan mandat yang diberikan oleh presiden.(*)