Rocky Gerung: Kepemimpinan Prabowo Tunjukkan Sifat Independen, Berbeda dengan Jokowi
Pengamat politik, Rocky Gerung, menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan sikap independen yang berbeda dari pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi). Meskipun Prabowo pernah berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan era Jokowi, beberapa langkah yang diambilnya justru mengindikasikan arah yang kontras, terutama dalam kebijakan perburuhan dan penegakan hukum.
Dalam pernyataannya, Rocky menegaskan bahwa Prabowo telah meneguhkan posisi berbeda terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang kontroversial. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa beberapa bagian dari undang-undang tersebut inkonstitusional, dan Prabowo, menurut Rocky, memilih untuk tidak mendukung pendekatan Jokowi yang pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam menanggapi putusan MK.
“Keputusan Prabowo ini dapat dimaknai sebagai sinyal keberpihakan kepada buruh daripada kepada pengusaha, yang seolah menjadi pembeda mendasar dari arah kebijakan Jokowi,” ujar Rocky dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube-nya.
Di sisi lain, kasus dugaan judi online yang melibatkan Budi Arie, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, semakin memanas. Budi Arie, yang juga ketua umum Projo—organisasi relawan pendukung Jokowi—dikaitkan dengan praktik judi online oleh publik dan netizen. Rocky menilai bahwa Prabowo memperlihatkan sinyal kuat untuk mendukung langkah penegakan hukum terhadap Budi Arie, yang dianggap memperlihatkan tekad Prabowo untuk tidak melindungi tokoh-tokoh yang erat kaitannya dengan Jokowi.
“Langkah Prabowo yang terkesan mempersilakan aparat hukum untuk menyelidiki dan, bila perlu, memproses tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus-kasus masa lalu, merupakan upaya untuk mengukuhkan posisi otonomi pemerintahannya,” jelas Rocky.
Menurut Rocky, ini menjadi ujian bagi Jokowi, yang selama ini memegang kendali atas sejumlah menteri di kabinet. Rocky juga mencatat kasus Thomas Lembong, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula, meskipun tidak ditemukan bukti keterlibatan pribadi dalam bentuk keuntungan materi. Menurut Rocky, kasus ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintahan sekarang dengan rezim sebelumnya.
Namun, meskipun Prabowo menunjukkan kemandirian, Rocky menekankan bahwa ketergantungan ekonomi negara pada oligarki tetap menjadi tantangan besar. Kepentingan oligarki, terutama di sektor impor bahan pokok dan energi, masih berada di bawah pengaruh Jokowi, yang menurut Rocky, memiliki perangkat untuk memanfaatkan jaringan distribusi strategis guna menjaga stabilitas politik dan ekonomi.
“Ketergantungan ini menjadi salah satu faktor yang bisa memengaruhi sejauh mana Prabowo dapat mengimplementasikan visi kemandirian ekonomi tanpa intervensi kepentingan kelompok-kelompok besar,” ujar Rocky.
Rocky mengakhiri analisisnya dengan menyoroti kekuatan opini publik yang semakin kritis terhadap dinamika antara Prabowo dan Jokowi. “Dukungan dan perhatian dari masyarakat sipil, terutama LSM dan netizen, akan terus menjadi faktor pengawas yang memastikan agar kebijakan pemerintah Prabowo benar-benar mengarah pada reformasi yang inklusif dan adil, tanpa bayang-bayang kepentingan politik masa lalu,” pungkasnya.(*)