**Rocky Gerung: Penggunaan Dana judi Online Berpotensi Burukkan Citra Pemerintah Menjelang Pemilu 2024**

 

Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan kekhawatirannya tentang potensi politisasi dalam penanganan kasus judi online di Indonesia.

Menurutnya, meskipun masalah ini tengah menjadi perhatian publik, ada kemungkinan bahwa dinamika politik internal, terutama di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, turut mempengaruhi jalannya proses hukum.

Salah satu hal yang disorot adalah dugaan keterlibatan Partai Projo, yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintah saat ini, dalam mengarahkan atau bahkan menutupi penyelesaian kasus judi online yang tengah viral.

Rocky menjelaskan bahwa kekuatan politik yang beroperasi di balik layar bisa saja mempengaruhi proses hukum tersebut.

Ia menduga bahwa dana yang berasal dari judi online bisa saja mengalir ke pihak-pihak tertentu dalam jaringan politik, yang berpotensi merusak citra pemerintahan.

Rocky memperingatkan bahwa jika kasus ini tidak ditangani secara profesional dan transparan, maka bisa menjadi alat bagi beberapa kelompok politik untuk meraup keuntungan menjelang Pemilu 2024.

"Jika dana perjudian online digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam politik, ini akan memperburuk citra pemerintah.

Proses hukum yang tidak transparan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam menghadapi Pemilu 2024," ujar Rocky.

Rocky juga mengungkapkan kemungkinan bahwa Partai Projo serta beberapa jaringan politik dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto bisa terlibat dalam kasus ini.

Meskipun hal ini masih berupa spekulasi, ia menilai bahwa perlu ada perhatian serius terhadap kemungkinan adanya konspirasi politik di baliknya.

"Apakah Partai Projo atau kelompok politik lainnya terlibat dalam skenario yang lebih besar terkait judi online?

Ini perlu diperhatikan, karena politisasi dalam kasus ini bisa saja bagian dari strategi politik yang lebih luas," kata Rocky.

Menurut Rocky, partai politik yang terlibat dalam pemerintahan bisa saja memanfaatkan isu judi online untuk meraih keuntungan politik.

Dengan ketegangan politik yang semakin memuncak menjelang Pemilu 2024, hal ini bisa memperburuk citra pemerintah dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Rocky juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus ini.

Ia mengingatkan bahwa meskipun pemerintah berusaha menjaga kredibilitas hukum, ada kemungkinan politisasi akan mempengaruhi penyelesaian kasus judi online.

"Pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, harus memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa gangguan dari manuver politik.

Keputusan yang diambil harus berlandaskan pada prinsip keadilan, bukan kepentingan politik," ujar Rocky.

Rocky juga menyoroti bahwa meskipun banyak pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini, politisasi dapat menghalangi proses hukum yang seharusnya transparan dan adil.

Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk menghindari kepentingan politik yang dapat merusak proses hukum itu sendiri.

Di sisi lain, Rocky memberikan apresiasi terhadap peran netizen yang semakin aktif dalam mengawasi proses hukum.

Lewat media sosial, netizen telah berhasil menarik perhatian publik terhadap berbagai isu, termasuk kasus judi online yang melibatkan pejabat negara.

Menurut Rocky, peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan dengan transparansi dan tidak terhambat oleh kepentingan politik.

"Netizen kini tidak hanya sekadar mengkritik, tetapi juga mendorong agar keadilan ditegakkan tanpa intervensi politik.

Mereka harus memastikan bahwa proses hukum tidak rusak karena politisasi," jelas Rocky.

Rocky mengingatkan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, harus memastikan agar kasus judi online diselesaikan tanpa ada campur tangan politik.

Dalam menghadapi Pemilu 2024 yang semakin dekat, ia menyarankan agar pemerintah bekerja keras untuk menjaga agar hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa pengaruh politik.

"Pemerintah harus menunjukkan ketegasan dan memastikan proses hukum berjalan profesional.

Kasus judi online tidak boleh menjadi alat politik yang merusak integritas hukum," tambah Rocky.(*)

Baca Juga