Rocky Gerung Kritik KPK: Alasan Kartu Keluarga untuk Kasus Kaesang Sangat Konyo

 

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merumuskan skandal ‘private jet’ Kaesang Pangarep tidak tergolong dalam kasus dugaan gratifikasi menuai sorotan publik.

Khususnya terkait alasan "kartu keluarga" yang dijadikan landasan hukum, Rocky Gerung, pengamat politik dan filsuf, memberikan kritik tajam terhadap pendekatan KPK dalam menilai kasus ini.

Menurut Rocky Gerung, langkah KPK yang menggunakan aspek teknis seperti status dalam kartu keluarga sebagai patokan menilai gratifikasi menunjukkan lemahnya landasan etis lembaga tersebut.

Ia berpendapat bahwa KPK seharusnya mendalami konsep gratifikasi secara komprehensif dan tidak hanya terpaku pada interpretasi teknis yang dangkal.

Rocky Gerung menekankan bahwa gratifikasi memiliki dimensi yang lebih dalam dan menyentuh aspek etika yang perlu dipahami masyarakat luas, bukan hanya sekadar berdasarkan ikatan keluarga atau hubungan formal.

Sebagai lembaga antikorupsi, KPK memiliki mandat untuk mendidik publik dalam memahami dan mencegah tindak korupsi secara menyeluruh.

Rocky Gerung mendorong agar KPK memperluas pengertian gratifikasi dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan antikorupsi yang berbasis etika dan nilai moral.

Dengan demikian, publik akan memahami bahwa gratifikasi tidak hanya terbatas pada transaksi yang terlihat secara hukum, melainkan juga mencakup hubungan yang tidak kasatmata namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Rocky Gerung juga menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk panitia seleksi baru untuk merekrut komisioner KPK dengan latar belakang etika yang kuat.

“Karena itu, kita dorong agar Pak Prabowo membentuk pansel baru untuk meneliti kembali mereka yang dibatalkan sebagai komisioner KPK, karena Presiden Jokowi sudah mengusulkan nama-nama itu di DPR,” ujarnya.

“Ke depannya, KPK harus datang dari proses ‘scrutiny’ etis, dengan kemampuan membaca secara etis prinsip-prinsip KPK, bukan hanya berdasarkan kemampuan teknis,” sambung Rocky Gerung.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan KPK yang tidak hanya memiliki keahlian teknis dalam hukum tetapi juga memiliki wawasan etis yang dalam, agar dapat menangani isu korupsi dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.

Ke depan, Rocky Gerung berharap KPK dapat berperan sebagai lembaga yang memberikan pemahaman luas terhadap isu-isu antikorupsi, sehingga dapat mengatasi persoalan seperti gratifikasi secara komprehensif dan mengedepankan prinsip-prinsip etika.(*)

Baca Juga