Presiden Prabowo Ajak Arsjad Rasjid ke China, Kok Bukan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie?

 

Presiden Prabowo Subianto akan Kunjungi China, Bahas Isu Ekonomi dengan Arsjad Rasjid

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke China pada 8-10 November 2024. Salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah pembahasan isu ekonomi. Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo mengajak Arsjad Rasjid, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, untuk mendampingi. Di sisi lain, Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), tidak turut diundang, yang memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik.

Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra, kehadiran Arsjad Rasjid dalam kunjungan ke China adalah kehormatan tersendiri. Eka menyebutkan bahwa undangan kepada Arsjad datang langsung melalui Sekretaris Kabinet. Selain Arsjad, Ketua Kadin Indonesia Komite China, Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, juga diundang.

Eka mengungkapkan bahwa undangan ini dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap Arsjad sebagai Ketua Kadin Indonesia yang sah. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan Arsjad legal dan sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Kadin Indonesia.

Isu Dualisme Kepemimpinan Kadin Indonesia

Dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin Indonesia menjadi perbincangan setelah munculnya hasil Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin. Namun, Kadin versi Arsjad Rasjid tidak mengakui hasil Munaslub tersebut, dan menganggap nama Arsjad telah dicatut sebagai Ketua Dewan Pertimbangan tanpa persetujuan. Eka menyatakan bahwa kepemimpinan Arsjad akan tetap sah hingga Musyawarah Nasional (Munas) berikutnya.

Munas IX Kadin Indonesia dijadwalkan akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan agenda diplomasi Presiden, setelah kunjungan ke China, Prabowo akan melanjutkan kunjungan ke Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris dari 8 hingga 24 November 2024. Dua dari negara tersebut, Brasil dan Peru, akan menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), yakni KTT G20 di Brasil dan KTT APEC di Peru.

Pengajuan Permohonan Munas oleh Kadin Indonesia

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menyampaikan bahwa pengurus Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo pada 22 Oktober 2024, berisi permohonan arahan terkait pelaksanaan Munas. Surat tersebut dikirim sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Arsjad dan Anindya pada 27 September 2024, yang memutuskan untuk mempercepat Munas IX demi mengakhiri dualisme kepemimpinan.

Arsjad menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh anggota Kadin untuk mempersiapkan Munas IX agar dapat diselenggarakan sesegera mungkin. Arsjad juga menekankan bahwa Munas IX perlu dilakukan untuk mencari solusi guna menyatukan kembali Kadin Indonesia.

Arahan Presiden Prabowo untuk Menentukan Waktu Munas IX

Presiden Prabowo, sebagai Presiden terpilih RI periode 2024-2029, dijadwalkan akan menentukan waktu pelaksanaan Munas IX Kadin Indonesia untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Kesepakatan ini muncul setelah pertemuan yang diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 27 September 2024, yang mempertemukan kedua belah pihak.

Munas IX direncanakan akan diselenggarakan setelah pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024. Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia, Wisnu W. Pettalolo, menyatakan bahwa kesepakatan ini diambil untuk menjaga integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang ekonomi.(*)

Baca Juga