Poltracking minta Dewan Etik Persepi meminta maaf kepada publik

 

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, meminta agar Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Hanta menilai bahwa tindakan Persepi telah merugikan nama baik Poltracking Indonesia. "Saya berharap (Persepi) meminta maaf kepada publik karena itu telah merugikan kami, terutama nama baik kami," ujar Hanta dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat.

Hanta menjelaskan bahwa sistem survei Poltracking telah sepenuhnya terdigitalisasi. Menurutnya, digitalisasi ini menjadi salah satu alasan mengapa Persepi tidak dapat memeriksa dan memverifikasi dua set data yang diserahkan Poltracking. "Mungkin ada kekeliruan atau ketidakmampuan dari pihak yang ingin memeriksa, memverifikasi, tidak sanggup lebih dalam lagi, atau keengganan, atau ketidaksanggupan, kemudian buru-buru mengambil keputusan," ucap Hanta.

Terkait dengan permasalahan dua set data, Hanta mengklarifikasi bahwa kedua set data yang diberikan Poltracking kepada Dewan Etik Persepi adalah set data yang sama. Perbedaannya terletak pada proses yang dilalui. Satu set merupakan data mentah, sementara yang lainnya telah melalui proses verifikasi. "Itu data set yang sama. Mohon dibuka dalamnya. Meskipun formatnya, mungkin teknisnya beda, tapi isinya itu kuisionernya itu sama," jelasnya.

Hanta mengimbau agar Dewan Etik Persepi dapat membuka hati nurani mereka dan meminta maaf secara publik atas sanksi yang telah dijatuhkan kepada Poltracking. "Saya mengimbau, mengetuk hati nurani para Dewan Etik, harusnya meminta maaf," ucapnya.

Poltracking Indonesia telah memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Persepi pada Selasa (5/11), menyusul keputusan Dewan Etik Persepi yang menjatuhkan sanksi kepada Poltracking. Keputusan ini terkait dengan perbedaan hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Survei LSI menunjukkan elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 dengan 41,6 persen, disusul Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan 37,4 persen, dan Dharma-Kun di posisi paling buncit dengan 6,6 persen. Survei LSI dilakukan pada 10–17 Oktober 2024 dengan 1.200 responden menggunakan metode multistage dan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, Poltracking Indonesia menyebutkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono mencapai 51,6 persen, unggul dari Pramono Anung-Rano Karno yang berada di urutan kedua dengan 36,4 persen. Paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardhana berada di urutan ketiga dengan 3,9 persen. Survei Poltracking dilakukan pada 10–16 Oktober 2024 terhadap 2.000 responden warga DKI yang memiliki hak pilih, dengan margin of error sekitar 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Perbedaan signifikan antara hasil survei Poltracking dan LSI mengarah pada penyelidikan oleh Dewan Etik Persepi. Setelah menyelesaikan penyelidikan, Dewan Etik Persepi memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Poltracking, yakni tidak diizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa persetujuan dan pemeriksaan data terlebih dahulu.(*)

Baca Juga