Poltracking Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membingungkan publik dan konsumen melalui hasil survei mereka. Percakapan ini terjadi sebelum polemik mengenai perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pada periode Oktober 2024.
Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan tangkap layar percakapan di grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp. Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15 hingga 11.01 WIB.
“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis salah seorang anggota grup WA tersebut. Nama pengirim pesan itu ditutup, dan pihak Poltracking enggan menyebutkan siapa oknum yang dimaksud.
“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tambah oknum tersebut.
Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud. “Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menegaskan bahwa pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta. “Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.
Masduri juga menegaskan bahwa sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka sudah ditarget oleh oknum Dewan Etik Persepi. “Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI, kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.
Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup WhatsApp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking. “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum tersebut.
Masduri mengatakan bahwa percakapan ini menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi. Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia terkait hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Sanksi tersebut diberikan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI. "Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.
Sementara itu, Ketua Umum Persepi, Phillip Vermonte, menyatakan bahwa mereka akan menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers pada Sabtu (9/11/2024). Persepi juga akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik ini.
Anggota Dewan Etik Persepi, Saiful Mujani, membenarkan adanya percakapan dalam grup WhatsApp tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja. "Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota," kata Saiful.
Sebelumnya, Poltracking disanksi karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Hasil survei Poltracking menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan LSI.
Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis pada Rabu (23/10/2024) menunjukkan paslon nomor urut 3, Pramono Agung-Rano Karno, unggul dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen. Paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, memperoleh elektabilitas sebesar 6,6 persen.
Di sisi lain, hasil survei Poltracking yang dirilis pada Kamis (24/10/2024) menunjukkan Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen, sedangkan Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas sebesar 51,6 persen. Paslon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh elektabilitas sebesar 3,9 persen.
Survei Poltracking ini dilakukan pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden, sementara survei LSI dilakukan pada 10-17 Oktober 2024 dengan melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.(*)