Politikus PDIP Aria Bima: Ini Pilkada Enggak Sungguh-sungguhan

 

Aria Bima: Pilkada 2024 Jangan Hanya Jadi Pilkada Buatan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 harus menjadi ajang yang sebenarnya untuk rakyat, dan tidak sekadar Pilkada buatan yang hanya menutupi realitas politik di baliknya. Pernyataan ini disampaikan Aria saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri, yang membahas kenetralan ASN dan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024.

Aria Bima mengingatkan bahwa Pilkada seharusnya menjadi tanda bahwa negara memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka. “Jangan sampai Pilkada hanya untuk menutupi realita bahwa kepala daerah tetap dipilih oleh elite,” ujar Aria di Gedung DPR RI, Senin (11/11/2024).

Ia menambahkan bahwa meskipun secara prosedural Pilkada melibatkan masyarakat sebagai pemilih, pada kenyataannya tetap saja menjadi ajang pertarungan elite politik. “Pilkada ini memang benar masyarakat yang mencoblos, namun secara realitanya tetap menjadi pertarungan elite politik,” ujar Aria. Menurutnya, meski Pilkada secara prosedural melibatkan rakyat, itu hanya untuk menutupi kenyataan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah pertarungan di kalangan elit politik.

Lebih lanjut, Aria Bima juga mengkritik fenomena pemilih muda yang terlibat dalam Pilkada, yang menurutnya sering kali digerakkan oleh kekuatan kapital. Jika pasangan calon yang didukung kaum muda tersebut menang, maka orientasi politik yang muncul adalah kapital, bukan kesejahteraan rakyat. “Pilkada ini menjadi hajatan kaum pemilih muda yang digerakkan oleh kapital, dan jika yang dipilih menang, orientasinya menjadi kapital,” ujarnya.

Aria menegaskan bahwa seharusnya orientasi politik di Indonesia harus berujung pada demokrasi ekonomi, bukan malah menuju pada autokrasi ekonomi. Ia mengingatkan bahwa Pilkada dilaksanakan langsung oleh rakyat karena tujuan negara adalah untuk menjadikan rakyat sebagai subjek, bukan objek politik. “Kenapa kita kembalikan ke rakyat? Karena kita ingin rakyat ini menjadi subjek, bukan objek yang ditentukan oleh siapa pun,” katanya.

Menurutnya, Pilkada adalah hajatan rakyat yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan integritas. Ia mengingatkan agar Pilkada tidak kembali menjadi “hajatan elite” yang hanya menguntungkan segelintir pihak. “Jangan sampai hajatan yang sudah kita berikan ke rakyat ini kembali dijadikan hajatan elite,” pungkasnya.(*)

Baca Juga