Okky Madasari Kritisi Kanal Aduan Lapor Mas Wapres: Sebuah Pencitraan?
Penulis Okky Madasari mengkritik kanal aduan Lapor Mas Wapres yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, Okky menilai tindakan Gibran justru mencerminkan sistem pemerintahan yang tidak solid. Menurutnya, sebuah pemerintahan yang efektif akan memperbaiki sistem yang terbengkalai, sementara pemerintahan yang tidak berfungsi dengan baik justru sibuk menerima aduan warga secara manual.
"The real government fixes the system. The abal-abal government menerima aduan warga secara langsung, mengharapkan warga berbondong-bondong datang, antrean mengular, pemberitaan di mana-mana, puja-puji tiada henti," ujar Okky Madasari dalam kritikan yang ia tulis. Ia juga menilai ada tujuan pencitraan di balik layanan aduan Lapor Mas Wapres, di mana warga akan rela antre untuk memberikan aduan, yang bisa digunakan untuk menaikkan popularitas Wakil Presiden Gibran.
Okky pun mengungkapkan bahwa masyarakat tidak bisa berbuat banyak mengenai sikap Gibran yang demikian. "Tapi ya hey apa boleh buat dan mau bagaimana lagi," katanya, menambahkan bahwa publik hanya bisa mengamati sikap Gibran dan menerimanya begitu saja.
Pernyataan Okky Madasari memicu berbagai komentar publik mengenai deretan kegiatan yang dilakukan Gibran setelah menjadi Wakil Presiden. Beberapa pengguna media sosial menyoroti tindakan Gibran seperti memantau proyek, memberikan makan siang gratis, hingga layanan aduan Lapor Mas Wapres yang dinilai lebih sebagai sensasi ketimbang prestasi. "Liat-liat proyek, bagi-bagi susu, semua media liput ditambah dibahas podcast-podcast. Itulah rakyat kita belum bisa bedakan mana sensasi mana prestasi," tulis akun @kais.
Akun lain, @dran, menyatakan, "Rakyat bawah masih banyak yang tidak teredukasi kalau pejabat itu tugasnya bikin sistem yang bagus, tapi mereka maunya pejabat kerja layaknya staf lapangan." Sementara itu, @agus mengingatkan pada pernyataan Anies Baswedan, "Jadi ingat kata Pak Anies, orang yang tidak punya esensi akan menampilkan banyak atraksi."
Sejak diluncurkan, kanal aduan Lapor Mas Wapres telah menerima sejumlah aduan langsung. Pada hari pertama, tercatat ada 60 aduan tatap muka yang harus ditangani oleh tim Setwapres. Seiring dengan jumlah yang terus meningkat, pihak Setwapres membatasi jumlah aduan yang diterima hanya sebanyak 50 kasus per hari. Deputi Bidang Administrasi Setwapres, Sapto Harjono, menjelaskan bahwa pembatasan ini dilakukan karena keterbatasan tenaga dan prasarana. "Tentu terbatas dari sisi tenaga, sisi prasarana, mungkin kita akan batasi sementara sekitar 50 orang, nanti kita lihat perkembangannya," kata Sapto.
Namun, pihak Setwapres memberikan toleransi bagi masyarakat yang datang tepat pada pukul 14.00 WIB, agar aduan mereka tetap diterima dan ditangani.(*)