Pengamat Ingatkan Aparat Keamanan dan Intelijen Waspada Saat Prabowo Berkunjung ke Luar Negeri

 

Ujang Komarudin Ingatkan Aparat Waspadai Potensi Gangguan terhadap Pemerintahan Prabowo – Gibran

Jakarta – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengingatkan aparat keamanan dan intelijen untuk waspada terhadap gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ujang, potensi aksi-aksi yang merongrong pemerintahan bisa muncul saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan ke luar negeri.

Karena itu, Ujang mengimbau aparat keamanan, termasuk Polri, TNI, dan intelijen, agar siap mengantisipasi segala bentuk ancaman tersebut.

“Bagaimanapun, negara ini harus kita jaga. Jika ada indikasi gerakan ke arah tersebut, tentu perlu memperkuat aparat intelijen dan keamanan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi,” ujar Ujang pada Rabu, 6 November 2024.

Ujang menambahkan, seluruh elemen bangsa harus berperan dalam menjaga kedaulatan negara.

Tidak boleh ada pihak yang mencoba merongrong atau mengganggu stabilitas dalam negeri, terutama karena pemerintahan Prabowo – Gibran telah memulai tugasnya dengan baik.

“Kita sebagai anak bangsa sebenarnya harus menjaga kondusivitas. Ketika presiden lawatan ke luar negeri, tidak boleh ada manuver-manuver yang merongrong kedaulatan dan mengganggu stabilitas politik,” tegas Ujang.

Ujang juga menyatakan bahwa meskipun tugas menjaga keamanan adalah tanggung jawab aparat, ia yakin bahwa mereka memiliki pengalaman dalam menjaga stabilitas negara dengan baik.

Ia pun mengingatkan aparat keamanan dan intelijen agar meningkatkan kewaspadaan, dengan mengidentifikasi serta menutup celah bagi pihak-pihak yang berniat memicu kegaduhan.

“Saya melihat bahwa intelijen kita punya pengalaman yang bagus, dan polisi kita juga memiliki pengalaman yang baik dalam menjaga stabilitas bangsa,” ungkapnya.

“Yang harus dilakukan adalah deteksi dini dan peningkatan kewaspadaan dari intelijen dan pihak keamanan, untuk mengidentifikasi serta menutup celah bagi mereka yang mungkin melakukan gerakan-gerakan yang merugikan bangsa,” lanjut Ujang.

Lebih jauh, Ujang juga menyinggung upaya-upaya lain yang mencoba mendelegitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Contohnya adalah aksi Reuni 411, yang sempat menuntut agar Gibran ditangkap atas dugaan keterlibatan dengan akun Kaskus ‘fufufafa.’

Ujang menegaskan bahwa Gibran telah dilantik secara sah sebagai Wakil Presiden, sehingga tidak perlu ada gerakan yang dapat memicu instabilitas politik dalam pemerintahan Prabowo.

Namun, jika ada pihak yang merasa tidak puas, mereka sebaiknya menempuh jalur hukum yang berwenang.

“Ini seharusnya menjadi urusan Gibran dengan lawan politiknya. Saya menghimbau, bangsa ini harus kita jaga bersama agar tidak terjadi instabilitas. Pemerintahan Prabowo – Gibran perlu kita dukung,” ungkapnya.

Selain itu, Ujang juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat akan berlangsung Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Ia menekankan bahwa gejolak politik di tingkat nasional dapat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan menjelang Pilkada tersebut.

Ujang meminta aparat keamanan yang berwenang untuk lebih waspada agar tidak terjadi penyusupan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kita sudah melewati banyak Pilkada sebelumnya, alhamdulillah selalu berjalan aman dan damai. Jangan sampai kondisi Indonesia yang stabil ini terganggu oleh kelompok-kelompok yang ingin mengguncang stabilitas,” tambah Ujang.

“Pada 27 November nanti, mari kita jaga bersama-sama agar Pilkada berjalan aman, damai, dan lancar. Aparat keamanan dan intelijen harus mendeteksi dini kemungkinan-kemungkinan adanya gerakan yang dapat mengacaukan Pilkada, karena mereka memiliki instrumen untuk mengantisipasi ancaman tersebut,” tutupnya.(*)

Baca Juga