Pegawai Komdigi Manfaatkan Alat AIS Rp250 M Untuk Lindungi Judol, Roy Suryo Duga Ada Menteri Ikut 'Bermain'

 

Aktivitas Pegawai Komdigi Lindungi Situs Judi Online, Pakar Sebut Tidak Mungkin Tanpa Persetujuan Atasan

Aktivitas sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang terlibat dalam melindungi ribuan situs judi online, diduga tidak mungkin tidak diketahui oleh atasan mereka, bahkan hingga setingkat menteri.

Pakar informatika Roy Suryo menjelaskan bahwa para pegawai tersebut memanfaatkan alat yang dimiliki oleh Kominfo, yang kini berganti nama menjadi Komdigi, yaitu Artificial Intelligent Scroller (AIS), untuk meraup keuntungan dengan cara menyalahgunakan fungsinya.

AIS, yang dibeli oleh Kominfo pada 2022 seharga Rp250 miliar, berfungsi untuk mendeteksi dan memblokir situs judi online. Menurut Roy, alat ini dapat diakses oleh sejumlah pegawai, termasuk yang berada di bawah direktur jenderal. Ia menegaskan, tidak mungkin direktur jenderal (dirjen) tidak melaporkan aktivitas tersebut kepada atasannya.

"Para pegawai yang ada itu ada di bawah dirjen. Tapi tidak mungkin dirjen berani memastikan kalau dia tidak laporan kepada atasannya," ujar Roy.

Setelah pandemi Covid-19, AIS dapat dioperasikan secara jarak jauh, terutama ketika Kominfo menerapkan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH). Hal ini memungkinkan banyak pegawai untuk memantau hasil output dari alat tersebut di luar kantor, bahkan di gedung lain di Bekasi, yang menurut Roy, kemungkinan besar juga diketahui oleh dirjen atau bahkan Menteri Komdigi pada waktu itu.

Sebelumnya, Menteri Komdigi dijabat oleh Johnny G. Plate pada periode 2019-2023, sebelum digantikan oleh Budi Arie pada 2023-2024.

Roy menyebutkan bahwa kunci dari kasus ini terjadi pada tahun 2022, saat AIS pertama kali dibeli. Ia pun mendesak penyidik Kejaksaan untuk menyelidiki penggunaan alat tersebut sejak awal, terutama oleh pejabat teknis di Komdigi yang memiliki kewenangan atas penggunaannya pada masa itu.

"Saya mendesak betul ke kepolisian, terutama Bareskrim, untuk terus menekan 16 orang ini. Mereka tidak mungkin bekerja sendiri. Mereka tidak mungkin berani melakukan ini jika tidak ada persetujuan dari atas. Persetujuan dari atas itu pasti sangat besar," tambah Roy.(*)

Baca Juga