Mentan Amran Sulaiman Janji Selesaikan Krisis Pupuk di Indonesia Tanggapi Video Viral
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman baru-baru ini menjadi sorotan setelah video dirinya yang marah terkait masalah distribusi pupuk di berbagai daerah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Amran menyampaikan keluhannya mengenai lambannya penyaluran pupuk kepada petani, terutama di daerah Sumatera Selatan dan Jawa Tengah.
Amran kemudian memberikan respons dan klarifikasi terkait insiden tersebut. Dalam penjelasannya, ia mengungkapkan bahwa masalah distribusi pupuk tidak hanya disebabkan oleh kelangkaan, tetapi juga faktor administratif yang melibatkan tanda tangan pejabat daerah.
"Pupuk yang seharusnya sudah sampai ke petani sejak Januari 2024 hingga bulan November ini belum sepenuhnya tersalur. Banyak daerah yang belum menerima sesuai kuota yang telah ditetapkan," ujarnya.
Amran menambahkan bahwa Presiden telah memerintahkan agar kuota pupuk untuk seluruh Indonesia ditambah sebesar 100%. Meskipun kebijakan ini sudah diterapkan, beberapa daerah masih mengalami kendala dalam distribusi.
Dalam video viral tersebut, Amran terlihat marah dan menegaskan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. Ia mengungkapkan, "Saya sudah berbicara dengan Dirut perusahaan pupuk dan menegaskan bahwa korupsi di sektor pangan harus dihentikan. Jangan coba-coba bermain-main dengan pupuk karena ini sangat vital, terutama di tengah krisis pangan."
Amran juga menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, dirinya telah memerintahkan agar distribusi pupuk dipermudah, salah satunya dengan menyederhanakan proses verifikasi hanya menggunakan KTP. "Petani harus merasa nyaman, jangan dipersulit dengan birokrasi yang berbelit-belit," tambahnya.
Selain itu, Amran menegaskan bahwa kuota pupuk telah dinaikkan hingga 100% dan distribusinya sudah diperbaiki. Ia meminta media untuk menyampaikan bahwa sejumlah daerah sudah menerima tambahan pupuk meskipun masih ada yang belum sepenuhnya mendapat pasokan.
"Sudah ada peningkatan 100% untuk kebutuhan pupuk di seluruh Indonesia. Kami yakin dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, masalah ini bisa segera teratasi," ujarnya.
Amran juga mengakui bahwa ada beberapa daerah yang masih mengalami keterlambatan, seperti Kabupaten Musirawas di Sumatera Selatan, yang hingga kini masih menunggu persetujuan dari pejabat daerah.
Di akhir klarifikasinya, Amran mengajak semua pihak untuk fokus pada penyelesaian masalah di lapangan tanpa mengedepankan politik. "Masalah pupuk ini tidak boleh dipolitisasi, ini adalah urusan rakyat kecil. Kami akan terus mengawasi distribusi pupuk agar tidak ada yang tertinggal," tandasnya.
Amran juga memastikan bahwa kementeriannya akan terus memantau perkembangan distribusi pupuk dan siap turun langsung ke lapangan jika diperlukan. "Jika masalah ini belum selesai, saya siap mengurusnya langsung. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada kendala di daerah," ujarnya.(*)