Massa Tuntut Copot Christian Sohilait dari Pj Walikota Jayapura, Buntut Dugaan Pelanggaran Demokrasi

Demonstrasi Besar di Jayapura Tuntut Pencopotan Pj Walikota Christian Sohilait

Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Jayapura, Papua. Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Peduli Demokrasi Papua menyerbu Kantor Walikota Jayapura pada Selasa, 5 November 2024, menuntut pencopotan Penjabat (Pj) Walikota Jayapura, Christian Sohilait.

Aksi ini dipicu oleh beredarnya rekaman suara yang diduga kuat merupakan suara Christian yang sedang menginstruksikan jajarannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada Pilkada Papua 2024.

Tindakan ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan intervensi dalam proses demokrasi. Massa aksi yang datang dengan membawa berbagai macam atribut, seperti spanduk dan poster, langsung memblokade pintu masuk Kantor Walikota.

Upaya mereka untuk menemui Pj Walikota dan menyampaikan tuntutan secara langsung dihalangi oleh aparat keamanan.

Koalisi Peduli Demokrasi Papua menuntut agar Pj Walikota Jayapura Christian Sohilait dicopot dari jabatannya karena diduga melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN) akibat rekaman video yang beredar.

Ketua Koalisi Masyarakat Papua Peduli Pemilu dan Demokrasi (KMP3R), Paul Ohee, menyatakan bahwa aksi tersebut adalah bentuk perlawanan tegas terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran demokrasi.

"Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami meminta agar Pj Walikota dicopot dari jabatannya karena telah melakukan pelanggaran etika dan menyalahgunakan wewenang," katanya.

Senada dengan Paul, Yulianus Dwaa dari Forum Intelektual Muda (FIM) Tabi-Saireri juga mengecam tindakan Christian.

Menurutnya, seorang pejabat publik seharusnya netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. "Tindakan Pj Walikota ini sangat mencederai nilai-nilai demokrasi. Sebagai seorang ASN, seharusnya dia menjaga integritas dan netralitas," ujar Yulianus.

Sebagai bentuk protes, para demonstran memasang tanda larang secara adat di depan Kantor Walikota.

Mereka memberikan waktu hingga 10 November 2024 bagi pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. "Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar lagi," ancam Victor Buefa, salah satu tokoh pemuda Papua.

Aksi demonstrasi ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Mereka menilai bahwa tindakan sosok pengganti Frans Pekey telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.(*)

Baca Juga