**Layanan Aduan Masyarakat di Istana Wapres RI, Dari Jokowi ke Gibran Membuat Masyarakat Bingung**

 

Wapres Gibran Rakabuming Raka Luncurkan Layanan Pengaduan Masyarakat, Netizen Soroti Masalah WhatsApp

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meluncurkan program layanan pengaduan masyarakat yang diberi nama ‘Lapor Mas Wapres’ pada Senin, 11 November 2024. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masalah langsung kepada Wapres di Istana Wakil Presiden.

Gibran mengumumkan layanan tersebut melalui akun Instagram pribadinya, menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengunjungi Istana Wakil Presiden untuk mengadu mulai Senin hingga Jumat, antara pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Dalam postingannya, Gibran juga memberikan informasi kontak WhatsApp yang bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan laporan secara digital.

"Layanan ini untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada kami," kata Gibran melalui akun Instagramnya @gibran_rakabuming pada Minggu, 10 November 2024. Program ini mengingatkan masyarakat pada platform serupa yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2015, yakni laporpresiden.org.

Namun, meskipun program ini mendapat sambutan positif, sejumlah warganet mulai mempertanyakan efektivitasnya. Beberapa mengeluhkan nomor WhatsApp yang disediakan oleh Gibran untuk layanan pengaduan tidak aktif pada jam kerja, tepatnya pukul 08.41 WIB pada Senin, 11 November 2024. Hal ini memunculkan reaksi dari netizen yang menilai program tersebut tidak akan berjalan efektif, seperti yang terjadi pada platform serupa yang digagas Presiden Jokowi.

"Nomor pengaduan Mas Wakil Presiden 081117042207 ternyata tidak aktif per pukul 08.41 WIB. Padahal ini sudah jam kerja," ungkap akun X @JhonSitorus_18. Beberapa netizen lainnya menyebutkan bahwa layanan ini berisiko bermasalah seperti program yang ada pada masa pemerintahan Jokowi.

Selain itu, beberapa komentar juga menunjukkan kekhawatiran terkait penggunaan banyak aplikasi oleh pemerintah. Mereka berpendapat bahwa meskipun tujuannya untuk mempermudah, keberadaan banyak platform pengaduan justru membingungkan masyarakat. "Program bermasalah seperti Bapaknya (Jokowi)," komentar @NutiHandayani, sementara @DwiPakerti berpendapat bahwa ini bisa menjadi ajang untuk mengumpulkan data masyarakat.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengungkapkan bahwa banyaknya aplikasi layanan pemerintah yang tidak terintegrasi dan tidak efektif telah menyebabkan pemborosan anggaran. "Bayangkan, kita punya lebih dari 400.000 aplikasi, kemudian setiap Kementerian lembaga itu punya 2.700 punya database sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah di Bali pada Juli 2022.

Meski begitu, program layanan pengaduan ini tetap dianggap sebagai langkah positif dalam mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Namun, efektivitas dan kelancaran pelaksanaannya masih menjadi perhatian utama di kalangan warganet.(*)

Baca Juga