**Isu Pelengseran Mardiono Menguat: Ini 7 Poin Isi Surat Pimpinan Majelis PPP, Termasuk Desakan untuk Gelar Muktamar**

Pimpinan Majelis DPP PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Awal 2025

Tak ada angin tak ada hujan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, tiba-tiba diterpa isu pelengseran. Pimpinan Majelis Dewan PPP mendesak Mardiono untuk segera menggelar Muktamar pada awal 2025 mendatang. Desakan itu muncul dengan pertimbangan situasi dan kondisi politik nasional.

Permintaan para pimpinan Majelis PPP ini disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang ditujukan langsung kepada M. Mardiono. Dalam kopian surat yang dilihat, ada lima pimpinan majelis DPP PPP yang menandatangani surat tersebut, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq.

Romahurmuziy ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Jumat (1/11/2024) membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober 2024 lalu. Menurut Romahurmuziy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis PPP. Terdapat tujuh poin yang disampaikan oleh pimpinan majelis dalam surat tersebut.

1. Poin Pertama: Surat tersebut mengingatkan Mardiono selaku Plt Ketua Umum agar segera melakukan persiapan Muktamar mulai November 2024, mengingat periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025.
2. Poin Kedua: Terdapat keperluan untuk segera dilakukan konsolidasi nasional, mengingat PPP tidak lolos Senayan dan masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi, karena lebih lama daripada Ketua Umum definitif.
3. Poin Ketiga: Hingga saat ini belum ada kabar resmi kapan Muktamar PPP diselenggarakan.
4. Poin Keempat: Hampir seluruh partai besar sudah menggelar Muktamar, Kongres, atau Musyawarah Nasional pada 2024 atau pasca-Pemilu.
5. Poin Kelima: Pimpinan majelis mendesak agar Muktamar diadakan pada awal tahun 2025.
6. Poin Keenam: Muktamar diselenggarakan dengan didahului pengiriman bahan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP selambat-lambatnya tiga bulan sebelum penyelenggaraan, sehingga semestinya Muktamar sudah bisa diadakan pada bulan Februari 2025.
7. Poin Ketujuh: Pimpinan majelis meminta klarifikasi Mardiono terkait biaya pencalonan para kader di Pilkada serentak 2024.

Selain itu, pimpinan majelis juga ingin meminta klarifikasi mengenai keputusan bergabungnya PPP ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dianggap tidak melalui mekanisme musyawarah kerja nasional di internal partai.

Diketahui, belakangan Mardiono membawa gerbong PPP bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana dia ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan. Padahal pada Pilpres 2024 lalu, PPP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres bersama PDIP, Hanura, dan Perindo.

Pimpinan majelis DPP PPP juga meminta pertemuan dengan Mardiono untuk membahas masalah tersebut. Namun hingga kemarin, pimpinan majelis belum mendapat tanggapan dari Mardiono atas surat tersebut.

Tribunnews juga telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Mardiono perihal surat tersebut, tetapi hingga berita ini ditulis, permintaan konfirmasi itu belum dibalas.

Sumber Tribunnews mengungkapkan bahwa surat para pimpinan majelis PPP yang ditujukan kepada Mardiono bersifat internal partai, dan sebagian elite PPP tidak mengetahui persis isi surat tersebut.

Di tengah desakan untuk segera menggelar Muktamar, sejumlah tokoh senior dan para elite PPP dikabarkan berkumpul di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024) malam. Dalam pertemuan tersebut, banyak tokoh PPP hadir, namun Mardiono tidak terlihat.

Sumber yang sama mengungkapkan bahwa para tokoh dan elite PPP itu saling berkelakar satu sama lain mengenai posisi Ketua Umum PPP selanjutnya. Selain itu, mereka membahas kemungkinan mempercepat pelaksanaan Muktamar.

Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews, Mardiono dikabarkan akan mengumpulkan pengurus harian PPP untuk rapat persiapan Muktamar pada 2 atau 3 November. Namun, hal itu belum bisa dipastikan karena surat undangan rapat pengurus harian belum terbit hingga Jumat kemarin.

Tokoh senior PPP, Hasan Husairi Lubis, setuju dengan langkah pimpinan majelis PPP yang mendesak Mardiono segera mempersiapkan Muktamar. Dia menilai Mardiono telah gagal memimpin partai dalam Pemilu 2024, apalagi PPP gagal lolos ke Parlemen Senayan untuk pertama kalinya dalam sejarah partai ini.

Hasan Husairi menambahkan, gelaran Muktamar seharusnya bisa dipercepat sebelum bulan Ramadan 2025 untuk memberikan waktu bagi ketua umum terpilih berikutnya mempersiapkan partai menghadapi Pemilu 2029.(*)

Baca Juga