Gibran Minta Rakornas Kepala Daerah di Akmil, Imparsial: Militerisme Orba Telah Kembali!

 

Gibran Minta Rakor Kepala Daerah di Akmil, Peneliti Sebut Tanda Kembalinya Militarisme dalam Pemerintahan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggelar rapat koordinasi (rakor) kepala daerah se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Permintaan ini dinilai sejumlah pihak sebagai simbol kembalinya militarisme dalam pemerintahan.

Peneliti senior Imparsial, Bhatara Ibnu Reza, menganggap langkah Gibran tersebut seolah meniru sikap Presiden Prabowo Subianto yang juga pernah mengumpulkan jajaran kabinetnya di Akmil. Bhatara menilai bahwa tindakan ini menggambarkan pemikiran militarisme yang kembali masuk dalam sistem pemerintahan Indonesia.

"Kalau dalam konteks politik, ini menunjukkan bagaimana kembalinya pikiran militarisme ke dalam pemerintahan. Bahwa kalau nggak ada militarisme maka kemudian ini tidak cocok. Itu sebenarnya indikasi militarisme kembali lagi," ujar Bhatara saat dihubungi pada Jumat, 8 November 2024.

Bhatara menambahkan bahwa jika tujuan rakor di Akmil adalah untuk membangun kekompakan dan disiplin, hal tersebut tidak perlu dilakukan dengan gaya militer. Menurutnya, kekompakan bisa dibangun di lingkungan sipil tanpa perlu meniru pola militer.

"Kalau misalnya tujuannya kekompakan, apakah menjadi sivilian itu tidak bisa kompak? Siviliannya kan di ITB bisa, di UI bisa, di tempat saya di Trisakti bisa," ungkapnya.

Ia juga menilai bahwa gaya pemerintah yang mengedepankan militarisme saat ini mengingatkan pada era Orde Baru (Orba) di bawah Presiden Soeharto, di mana pemikiran politik Indonesia didominasi oleh militer, sementara elit politik sipil seringkali dikesampingkan.

"Di masa Orba, mulai dari 1966 sampai 1998 itu militarisme menjadi dominan dalam pemikiran politik Indonesia. Pemikiran-pemikiran elit politik sipilnya dulu kemudian jadi second class atau third class. Nah sekarang ini diubah-diubah lagi," kata Bhatara.

Bhatara menegaskan bahwa simbol kegiatan pemerintahan dengan gaya militerisme seharusnya tidak perlu dilakukan. Ia menambahkan, Indonesia seharusnya mengedepankan pemerintahan sipil yang kuat, bukan pemerintahan semi-militer.

"Kita kan mau pemerintahan sipil yang kuat, bukan pemerintahan yang semi-militer gitu loh. Nah sekarang apakah bela negara, segala macam yang dilakukan saat ini dipahami harus semua aspek? Atau hanya kemudian rakyat yang harus bersenjata? Ya nggak juga dong. Setiap rakyat itu punya cara bagaimana membela negaranya tanpa harus mengambil senjata," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran mengungkapkan permintaan tersebut dalam sambutannya pada acara yang digelar di Kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 8 November 2024. Ia mengusulkan agar rakor kepala daerah pada tahun depan dipindahkan ke Akmil Magelang untuk meningkatkan sinergi dan kekompakan antar daerah.

"Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Tiga hari, mungkin kepala-kepala daerah ini bisa lima hari penting ini bapak, ibu biar semua sinergi satu visi satu misi untuk Indonesia emas," ujar Gibran.

Gibran juga mengimbau kepada jajaran pejabat daerah untuk tetap menjaga kekompakan antara provinsi, kota, dan kabupaten.(*)

Baca Juga