Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Prabowo Subianto melakukan serangkaian kunjungan kerja ke luar negeri, mencakup sejumlah negara strategis seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris, serta menghadiri forum-forum internasional, termasuk KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil.
Namun, di balik padatnya agenda Presiden Prabowo, perhatian publik justru tertuju pada peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo lebih memilih untuk tetap memegang kendali penuh dari luar negeri. Prabowo bahkan meminta para menteri langsung melaporkan kepadanya jika ada masalah yang memerlukan intervensi langsung, tanpa melibatkan Wakil Presiden Gibran.
“Ini menunjukkan bahwa Gibran seolah tidak diberikan kesempatan untuk menguji kemampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar Rocky.
Menurutnya, posisi Gibran di kabinet saat ini lebih mirip sebagai simbol daripada sosok yang memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.
Rocky menilai bahwa tindakan Prabowo ini dapat diinterpretasikan dalam dua cara. Di satu sisi, Prabowo mungkin ingin menjaga stabilitas pemerintahan dengan memastikan bahwa setiap keputusan tetap berada di bawah kendalinya.
Namun di sisi lain, keputusan ini juga mengindikasikan adanya keraguan dari kabinet terhadap kemampuan kepemimpinan Gibran, terutama dari para menteri senior yang sebelumnya bekerja di bawah pemerintahan ayahnya, Presiden Jokowi.
Rocky Gerung menekankan bahwa Gibran kini menghadapi situasi yang tidak mudah. Para menteri, terutama yang berpengalaman, tampak lebih nyaman berkoordinasi langsung dengan Presiden atau Menteri Koordinator daripada dengan Gibran.
Selain itu, Gibran, yang masih relatif baru di panggung nasional, dinilai belum memiliki aura kepemimpinan yang kuat, sesuatu yang dianggap penting untuk posisinya saat ini.
“Gibran berada di persimpangan sulit. Jika ia hanya menjadi figur pelengkap, maka kredibilitasnya akan sulit dibangun. Ia perlu menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang kompeten, bukan hanya sekadar representasi politik dari dinasti Jokowi,” jelas Rocky.
Rocky juga menyoroti bahwa dalam konteks pemerintahan yang stabil, peran Wakil Presiden seharusnya sebagai penyeimbang ketika Presiden sedang berada di luar negeri. Namun, tanpa pendelegasian peran yang jelas, Gibran terlihat kurang diberi ruang untuk membuktikan kemampuannya.
Seharusnya, menurut Rocky, Wakil Presiden memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga, bahkan ketika Presiden sedang beraktivitas di luar negeri.
“Ketika Presiden berada di luar negeri, Wakil Presiden diharapkan mampu menjadi penghubung antara presiden dan para menteri untuk menjaga jalannya pemerintahan. Sayangnya, peran ini tampaknya tidak sepenuhnya diemban oleh Gibran,” kata Rocky Gerung.(*)