Feri Amsari: Kritik Tajam Terkait Besarnya Anggaran Negara Yang Dihabiskan Untuk Fasilitas Mewah Para Pejabat.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menyuarakan kritik tajam terkait besarnya anggaran negara yang dihabiskan untuk fasilitas mewah para pejabat.

Feri Amsari menyoroti jumlah kementerian di Indonesia yang dinilai berlebihan, serta biaya fantastis yang harus ditanggung negara demi kenyamanan pejabat.

Menurutnya, anggaran tersebut bisa lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk sektor-sektor yang mendukung perekonomian rakyat.

Feri Amsari memulai kritiknya dengan membandingkan kabinet Indonesia yang memiliki 48 kementerian dengan kabinet Amerika Serikat yang hanya terdiri dari 15 kementerian.

Ia berpendapat bahwa dengan jumlah kementerian yang lebih sedikit, anggaran dapat dihemat tanpa mengurangi efektivitas pemerintahan.

“Amerika dengan 350 juta penduduk dan wilayah luas hanya punya 15 kementerian. Sementara kita dengan kondisi yang berbeda memiliki 48 kementerian. Ini berlebihan,” ungkap Feri Amsari yang dikutip dari sebuah unggahan di YouTube.

Sejarah mencatat, lanjutnya, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, muncul Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 yang membatasi jumlah menteri hingga 34 untuk menghindari kabinet hanya menjadi alat bagi-bagi kekuasaan di antara partai-partai.

Namun, saat ini, jumlah menteri kembali membengkak di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Feri Amsari menekankan bahwa pengurangan jumlah kementerian dapat membantu pemerintah menjalankan fungsinya secara lebih efisien.

Ia mengungkapkan bahwa kajian dari Pusat Studi Konstitusi menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan 21 kementerian untuk dapat berfungsi secara optimal.

“Jika jumlahnya terlalu banyak, anggaran kita boros, dan itu juga menyebabkan kesemrawutan birokrasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jumlah kementerian yang lebih kecil akan mengurangi kebutuhan akan fasilitas mewah, seperti mobil dinas, staf khusus, dan tunjangan besar lainnya.

“Mobil Mercy S-Class untuk para menteri itu mahal, bisa sampai Rp2,9 miliar per unit. Bayangkan jika uang itu digunakan untuk mendukung UMKM,” ujarnya.

Beban anggaran ini semakin nyata ketika Feri Amsari menghitung perkiraan biaya untuk seluruh fasilitas menteri dan stafnya.

Menurutnya, jika satu unit mobil dinas untuk 108 menteri dan pejabat lain memakan anggaran hingga Rp310 miliar, belum lagi biaya kantor, asisten pribadi, tunjangan, dan gaji yang mencapai ratusan juta rupiah per orang setiap bulan.

“Kita menghabiskan banyak uang hanya untuk membiayai kebutuhan pribadi para pejabat,” kata Feri Amsari.

Feri Amsari menutup kritiknya dengan harapan agar pemerintah menyederhanakan jumlah kementerian dan fasilitas pejabat demi kebaikan bangsa.

Ia menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya difokuskan pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kemewahan para pejabat.(*)

Baca Juga