Demi Anggaran Makan Siang Gratis, Prabowo Tega 'Gadaikan' Kedaulatan NKRI kepada China?

Kontroversi Kesepakatan Kedaulatan Laut Natuna Utara antara Indonesia dan China

Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Salah satu konflik klasik mengenai isu kedaulatan yang melibatkan Indonesia dan China adalah sengketa di Laut Natuna Utara. China mengklaim perairan Natuna Utara sebagai wilayahnya berdasarkan klaim Nine Dash Line, sementara Indonesia bersikeras bahwa perairan tersebut adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), yang juga menjadi dasar hukum internasional yang diakui oleh China.

China tetap mempertahankan klaimnya atas wilayah perairan tersebut, meskipun UNCLOS telah mengatur batas wilayah laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Berdasarkan norma UNCLOS, perairan Laut Natuna Utara adalah bagian dari wilayah Indonesia, dan China tidak memiliki klaim apapun atas wilayah tersebut. Nama "Perairan Natuna Utara" digunakan untuk mengganti istilah "Laut China Selatan" agar klaim China tidak mendapatkan legitimasi internasional.

Pada era Menko Maritim Rizal Ramli, kedaulatan wilayah Indonesia ini benar-benar dijaga dan diperjuangkan. Namun, sayangnya, di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, isu kedaulatan ini tampaknya dianggap sepele dan diposisikan sebagai masalah yang bisa dinegosiasikan dengan kompensasi lainnya.

Pada 9 November 2024, hasil lawatan Prabowo ke China menghasilkan sebuah Joint Statement yang memuat poin mengenai "pengembangan bersama di kawasan yang tumpang tindih klaim." Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia dan China sepakat untuk membahas wilayah kedaulatan yang tumpang tindih, yang secara implisit mengakui adanya klaim China atas wilayah Indonesia berdasarkan Nine Dash Line.

Kesepakatan ini menjadi awal dari babak baru dalam sengketa kedaulatan, di mana Indonesia seakan mulai melepas penjagaan wilayahnya sesuai UNCLOS dan membuka pintu bagi China untuk mengklaim wilayah yang sebenarnya menjadi bagian dari Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat China adalah negara yang juga meratifikasi UNCLOS namun tidak mengindahkan batas-batas yang ditetapkan oleh konvensi tersebut.

Sebelumnya, Indonesia dengan tegas berusaha mempertahankan wilayah kedaulatannya, baik sebagai bagian dari wibawa negara maupun untuk menjaga kekayaan sumber daya alam (SDA) yang terdapat di wilayah Laut Natuna Utara. Namun, pasca kunjungan Prabowo ke China, Indonesia mengubah posisi dan memulai proses negosiasi ulang mengenai batas-batas kedaulatan tersebut.

Kompromi Indonesia ini, menurut beberapa pihak, tidak lepas dari motif pragmatis. Prabowo, yang dikenal dengan program makan siang gratis untuk rakyat, memperoleh dukungan finansial dari China untuk mewujudkan janji tersebut. Salah satu hasil dari lawatan tersebut adalah penandatanganan MoU terkait program "Food Supplementation and School Feeding Programme" antara pemerintah Indonesia dan China.

Selain itu, China juga berencana untuk berinvestasi besar-besaran di Indonesia, yang dikhawatirkan sebagian pihak sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang tidak disadari. Prabowo bahkan mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia dan China akan menandatangani kontrak senilai lebih dari USD 10 miliar, yang menjadi bagian dari kesepakatan bilateral antara kedua negara.

Setelah kesepakatan ini, Indonesia diperkirakan akan menghadapi protes keras dari negara-negara lain seperti Brunei, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Negara-negara ini juga mengklaim wilayah di Laut China Selatan berdasarkan Nine Dash Line, dan kesepakatan Indonesia-China akan memberikan legitimasi bagi China untuk terus melanjutkan klaim atas wilayah tersebut. Negara-negara tersebut, yang juga menghadapi ancaman dari klaim China, tentu akan marah atas keputusan Indonesia yang dianggap memberikan ruang bagi ekspansi wilayah China.

Dengan demikian, perubahan posisi Indonesia ini membawa implikasi besar bagi hubungan bilateral dengan China, sekaligus bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan.(*)

Baca Juga