[BREAKING NEWS] Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Undang-undang Hingga Peraturan Pemerintah, Ini Tujuannya

 

Presiden Prabowo Instruksikan Kajian Ulang Regulasi untuk Menuju Indonesia Emas 2045

Presiden RI, Prabowo Subianto, menginstruksikan untuk mengkaji ulang semua undang-undang (UU) hingga peraturan pemerintah yang sudah ada. Instruksi tersebut disampaikan Prabowo kepada Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.

Supratman menjelaskan bahwa seluruh regulasi harus dikaji ulang untuk dilakukan harmonisasi dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. "Presiden menugaskan kepada kami untuk melakukan upaya review terhadap seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah peraturan menteri agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045," ujar Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

Di sisi lain, Supratman menyampaikan bahwa pihaknya juga telah membentuk tim transisi untuk melakukan sejumlah penyesuaian pasca pemecahan Kementerian Hukum dan HAM oleh Prabowo. Ia mengharapkan kementeriannya dapat menjadi percontohan bagi kementerian lain agar nomenklatur baru yang dibentuk oleh Prabowo dapat berjalan secara efektif dan efisien.

"Kami menargetkan dan tim transisi sudah menyampaikan programnya bahwa paling lambat bulan Juni tahun 2025, seluruh kementerian akibat pemecahan ataupun lahirnya nomenklatur baru itu bisa segera mungkin bekerja dan menyelesaikan semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain," jelasnya.

Supratman menambahkan bahwa transisi Kementerian Hukum dan HAM RI akan segera dilakukan, terutama mengenai penataan di bidang regulasi dan kelembagaan. Selain itu, penataan juga akan dilakukan di bidang program dan anggaran, sumber daya manusia, aset barang milik negara dan pengadaan barang jasa, serta keuangan.

Lebih jauh, kata Supratman, pihaknya ingin fokus memastikan rekrutmen penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini sedang berlangsung dapat berjalan dengan baik. "Ini adalah bagian awal untuk menentukan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembangunan SDM akan menentukan keberhasilan satu institusi atau kelembagaan-kenegaraan yang kita miliki," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya agar sistem merit dalam promosi atau kenaikan pangkat dapat berjalan secara transparan. "Kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, tetapi walaupun ada masa transisi, saya pastikan bahwa semua layanan publik tetap berjalan sebagaimana adanya," pungkasnya.(*)

Baca Juga