Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, memberikan pernyataan dalam rapat dengar pendapat bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait polemik pemecatan Ipda Rudy Soik, yang sebelumnya membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM).
Rapat dengar pendapat ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (28/10/2024). Agenda tersebut membahas berbagai isu kepolisian, termasuk kasus pemecatan Ipda Rudy Soik yang menjadi perhatian publik.
Dalam rapat tersebut, Nasir Djamil mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Ini adalah peristiwa yang kalau tidak dikelola dengan baik, akan menggerus kepercayaan kepolisian di mata masyarakat,” ujar Nasir, merujuk pada pesan Prabowo terkait dampak pemecatan yang kontroversial ini.
Nasir menyatakan bahwa isu ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal transparansi dan kredibilitas institusi kepolisian di mata publik. Ia mendesak agar pihak kepolisian memberikan penjelasan yang jelas dan akurat atas keputusan pemecatan tersebut.
Kasus pemecatan Ipda Rudy Soik telah menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat, terutama karena yang bersangkutan diketahui mengungkap jaringan mafia BBM yang melibatkan beberapa pihak berpengaruh. Nasir mengingatkan agar institusi penegak hukum berhati-hati dalam menangani kasus ini agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan lebih lanjut dari masyarakat.(*)