VIRAL Video Warga Medan Tegaskan Tak Akan Pilih Bobby Nasution Jadi Gubsu

Viral video berdurasi 01.59 menit di salah satu akun di media sosial (medsos) yang mengkritisi proyek-proyek pembangunan drainase hingga menegaskan sebagai warga Kota Medan tidak akan memilih Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera (Gubsu).

Berdasarkan video yang beredar itu, tampak pria dengan mengenakan baju Jersey bola itu berada di sebuah jalan dan menunjukkan proyek pembangunan drainase yang dinilainya gagal.

Karena, pada drainase itu terdapat ada yang ditutup ada pula yang tidak ada penutupnya. Ini dikhawatirkan bisa membahayakan masyarakat Kota Medan.

“Kita mendukung program yang dikerjakan Bobby Nasution, hasilnya kayak gini la. Bagaimana kita mau mendukung dia di Pilgubsu, apa cocok kita mendukung dia di Pilgubsu? Ini hasil kerjanya. Dia harusnya mengaudit hasil kerja yang dilakukan, Bobby!! tengok! turun ke bawah Bobby, ini hasil kerja. Kami mau mendukung kau kalau kau kerja bagus,” teriaknya sambil menunjuk dreanse.

Ia bahkan mengatakan banyak rakyat menderita karena proyek-proyek gagal. “Kami mendukung program kerja Bobby Nasution, tapi hasilnya lihat ini, banyak rakyat yang menderita akibat proyek-proyek yang dikerjakannya gagal. Fakta, inila proyek yang dikerjakan, ini proyek yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya lagi.

Bukan hanya mengkritisi proyek drainase, ia juga mengkritisi kabel-kabel kasut yang dinilaninya sangat bahaya, begitu juga dengan penutup dreanase yang tidak merata. Ia khawatirkan sangat berbahaya bagi anak-anak yang melintas di kawasan tersebut.

“Bagaimana mau kita dukung dia jadi Gubsu, ini lagi drainasenya ada yang memiliki penutup ada yang tidak, kalau jatuh anak-anak ke dalam paret macamana, siapa yang dirugikan, ada gak tanggung jawab dia sebagai pimpinan. Inilah proyek- proyek yang dibagi-bagikannya. Ini bukti kami warga Kota Medan tidak akan mau memilih dia sebagai Gubsu. Ingat!!” tegasnya.

Angkat Bicara

Pengamat infrastruktur dan konstruksi Sumut, Ericson Lumban Tobing angkat bicara. Dikatakannya, kasus dreanase ini sama seperti lampu pocong, namun pelaksanaannya tidak mengikuti regulasi yang benar.

“Kan ada kontrak kerja, semua persyaratan untuk melakukan/melaksanakan pekerjaan secara baik dan benar ada di kontrak kerja. Di kontrak kerja tersebut semua pasal ada, termasuk kewajiban si kontraktor apa-apa saja, yang bila tidak dipenuhi akan didenda dll,” jelas mantan Ketua Umum DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumut, ini.

Menurutnya, itulah gunanya regulasi yang ada undang-undangnya. Kepres/Inpresnya, Kepmen, Perlem LPJKN, SK Dir dll, yang dimulai sejak pengumuman tender.

“Kemudian, tender/beauty contest, lalu pengumuman pemenang tender, lalu dibikinlah kontrak kerja, lalu dilaksanakanlah sesuai kontrak kerja. Itulah yang sebenarnya,” jelasnya.

Berkolaborasi

Senada, Josh Fereira selaku Sekum DPD Gapeksindo Sumut juga berpendapat bahwa semua calon kepala daerah, tidak terkecuali pada Gubernur Sumut, termasuk calon Walikota Medan, calon Bupati Deliserdang dan calon kepala daerah lainnya memang ke depan harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang benar-benar ahli di bidangnya.

Yakni, dalam hal ini untuk dunia konstruksi tentulah berkolaborasi dengan masyarakat jasa konstruksi dan semua pekerjaan infrastruktur yang rusak dan tidak baik itu memang pasti ada penyebabnya.

“Kalau mau kita komentari satu per satu, maka alangkah banyaknya pekerjaan yang harus kita berikan komentar tentunya, contoh pekerjaan 2,7 T yang juga sangat melukai hati para pengusaha konstruksi lokal, yang sampai saat ini juga tidak bisa dirasakan fungsinya secara maksimal, ” ujarnya

Kemudian, venue PON yang dibangun menggunakan APBD Provsu tahun 2023 yang tidak banyak melibatkan pengusaha lokal. Dengan kondisi yang tidak baik ketika venue tersebut berlangsung, ada yang bocor dll.

“Sehingga, kembali kita harus mengingatkan para calon kepala daerah ke depan untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat jasa konstruksi sejak perencanaan, pelaksanaan dan bahkan pengawasannya. Mari kita tanamkan bahasa marsipature hutana be, yang artinya memperbaiki kampung halaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gapeksindo Sumut, Jimmy Simbolon mengatakan, warga Medan yang wajib bayar pajak sudah pas jika melakukan protes.

“Rasanya sudah pas kalau kita protes soal kondisi pembangunan di kota ini. Kita bayar pajak bukannya buat ngeliat kota makin berantakan, kita ini wajib pajak, bukan penonton yang cuma bisa diam,” ujarnya.

Dengan duit pajak yang kita kasi, harusnya kita dapat fasilitas yang baik, bukan jalan yang tambah macet, proyek asal-asalan, dan lingkungan yang makin kacau.

Jalan-jalan di Medan sekarang udah kayak ajang balapan macet, proyek di sana-sini asal bongkar sana-sini, tapi gak selesai-selesai. Kita warga yang bayar pajak, tapi kenapa kita yang susah?

“Masuk kantor, keluar rumah, mau lewat mana pun rusuh. Ini pembangunan atau penyiksaan? Pajak kita bayar terus, tapi apa yg kita dapat? Malah makin pening kepala!,” tegas Jimmy.

Ia juga mengaku heran dengan perencanaan pembangunan yang mana proyek-proyek pembangunan bisa muncul tiba-tiba tanpa memikirkan masyarakat.

“Kita heran, proses perencanaan ini cemana? Kok tiba-tiba proyek bisa muncul dimana-mana tanpa pikir panjang dampaknya buat warga? Terus, soal tender proyek, apa memang kontraktornya udah yang paling tepat, atau sekadar bagi-bagi proyek? Karena hasilnya di lapangan nggak menunjukkan kualitas yang kita harapkan. Jalan/drainase baru jadi, udah rusak lagi, belum cerita banjir yaaaa… Ini kan yang rugi kita juga,” cecarnya.

Bahkan ia menyebutkan yang lebih parah lagi, pengawasan tidak berjalan padahal proyek tidak sesuai kontrak tapi tidak ditindak tegas.

“Kayaknya gak ada dijalankan. Proyek nggak sesuai kontrak, tapi nggak ada tindakan tegas. Apa kita ini bayar pajak buat lihat pembangunan asal jadi?” sebutnya.

“Kita mau yang jelas, yang terarah, bukan proyek ugal-ugalan yang bikin hidup makin susah. Sebagai anak Medan, kita punya hak buat tuntut perbaikan. Kita bayar pajak, jadi tolonglah kasih kita pembangunan yang layak! Pajak yang kita bayar itu harusnya balik jadi fasilitas yang bikin kita nyaman, bukan jadi masalah tambahan. Jangan kita yang bayar, tapi kita jugalah yang susah! ” tandas Jimmy.

Normalisasi

Secara terpisah Pelaksana Harian (Plh), Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan Gibson Panjaitan menanggapi terkait video tersebut.

Dia mengatakan, selama ini drainase yang disampaikan warga tersebut tertutup, namun karena dilakukan normalisasi beberapa waktu lalu lupa menutupnya kembali sehingga terbuka.

“Sekarang saya lagi di lapangan mengecek apa yang disampaikan warga tersebut. Rupanya kemarin kita ada melakukan normalisasi saluran drainase itu, jadi lupa menutupnya. Sekarang sudah kita tutup kembali,” kata Gibson.

Selain itu kata Gibson, saluran drainase yang di tempat lain yang juga disampaikan warga tersebut juga dilakukan normalisasi. Namun, di tempat itu memang tidak dilakukan penutupan drainase, karena tanah kosong. Jadi, biar lebih mudah dilakukan normalisasinya.

“Kalau di tempat lain yang disampaikan warga itu memang gak ditutup saluran drainasenya, karena tanah kosong. Namun, kita akan terus menerus mengeceknya agar warga sekitar merasa nyaman,” kata Gibson.

Sumber Berita / Artikel Asli : waspada