VIRAL! Kasus Kuota Haji Enggak Diungkap Karena Takut Sama Jokowi, Yaqut Dilindungi?!

**VIRAL!!! Kasus Kuota Haji Enggak Diungkap Karena Takut Sama Jokowi, Wow!!! Yaqut Dilindungi...?**

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, menyampaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Hal ini diberikan kepada Menteri Agama (Menag) yang baru, Nasaruddin Umar, supaya kejadian yang sama tak terulang.

"Kami berharap juga ini segera kontrak-kontrak yang kemarin dilakukan. Saya mendapatkan masukan, Pak, ada kontrak yang dilaksanakan oleh satu travel tahun 2023 sampai sekarang pembayaran belum lunas.

Mohon ini Kementerian Agama mohon Pak Fadlul (Kepala BPKH) sampaikan ini belum lunas, padahal laporan 2023 sudah selesai.

Di mana itu uangnya?" ujar Abdul Wachid dalam rapat di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Wachid berharap penggunaan kuota yang tak sesuai pada pelaksanaan haji 2024 tak terulang.

Ia menyinggung komunikasi yang buruk dengan Kementerian Agama saat dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.

"Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota, jangan sampai terulang lagi.

Kemarin kenapa kami harus melakukan Pansus dan Angket dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra.

Tidak ada yang namanya komunikasi, komunikasi yang baik," ucapnya.

Wachid menilai Menag sebelumnya menganggap tokoh-tokoh di Komisi VIII DPR sebagai anak bawang.

Ia menyebut, jika tidak melihat Presiden sebelumnya, Joko Widodo, maka pihak Komisi VIII akan bertindak lebih jauh.

"Kami dianggap ini Komisi VIII ini anak bawang semua.

Kami kalau tidak melihat Pak presiden Pak Jokowi, udah kita mau ramein sekalian.

Dari (Yaqut) mulai menjadi menteri, kami sudah tidak dianggap, sampai masalah haji kami juga tidak dianggap," tutur Wachid.

"Bayangkan, kami ini memimpin Panja Kuota Haji diputuskan 241 ribu, kami sudah tanyakan apakah ini tambahan dipakai untuk reguler atau bagaimana, Pak menteri?

'Tidak, pakai semua untuk reguler, tidak ada khusus'," tambah Wachid menirukan ucapan Menag Yaqut.

Ia mengatakan Menag tak mengikuti keputusan rapat kerja di DPR RI hingga keputusan presiden terkait kuota haji.

Ia mewanti-wanti hal ini kepada Kementerian Agama yang baru dipimpin oleh Nasaruddin Umar.

"Terbaru 241 ribu, kita potong 8 persen ya, untuk haji khusus, tapi ternyata keputusan Panja kami tidak dianggap.

Keputusan daripada Panja ke Raker, sampai keputusan presiden ya, keputusan biaya haji Rp 93 juta itu, keputusan sampai sudah di tingkat presiden tidak dipakai," imbuhnya.

**Komentar Para Netizen di Akun @mapedos01:**

Netizen mulai bereaksi terhadap isu ini dengan beragam pandangan.  

Salah satu akun, @mapedos01, mengekspresikan kekecewaan, "Kurang brengsek apalagi rezim ini, maling duit ibadah dilindungi."  

Akun lainnya, @Boediantar4, mempertanyakan tindakan pemerintah dengan nada sinis, menyoroti ketidakadilan dalam penyelenggaraan haji.  

Kekhawatiran ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji.  

 Sebelumnya itu, akun @Boediantar4 juga memberikan pandangannya dengan nada sinis, mempertanyakan tindakan pemerintah dan menyoroti ketidakadilan dalam penyelenggaraan haji

(*)

Baca Juga