Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Terkait Masalah Sampah di Jakarta, WALHI Menyatakan bahwa RK Lebih 'Galak' Terhadap Warga Dibandingkan Pelaku Industri: Situasi Ini Dinilai Tidak Adil!

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, dinilai memiliki strategi yang lebih banyak dibandingkan dua pasangan lainnya. Namun, menurut catatan WALHI, program yang direncanakan oleh RK-Suswono dinilai tidak adil bagi masyarakat Jakarta.

Koordinator Kampanye WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah, mengungkapkan bahwa RK-Suswono terlihat lebih 'galak' terhadap masyarakat daripada pelaku industri yang juga berkontribusi dalam produksi sampah.

"Cenderung ada fokus pada intervensi sektor rumah tangga. Jadi, rumah tangga dianggap sebagai sumber sampah yang perlu diberikan edukasi dan intervensi. Sementara itu, sektor industri justru dianggap sebagai entitas yang layak mendapatkan insentif," ujar Aminullah, yang akrab disapa Anca, dalam konferensi pers virtual pada Senin (28/10/2024).

WALHI menilai bahwa RK-Suswono telah mengesampingkan tanggung jawab industri terhadap pengelolaan sampah. Padahal, tanpa adanya insentif, industri seharusnya berkewajiban untuk mengelola sampah hasil produksinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

"Aturan tersebut jelas menyatakan bahwa pelaku usaha dan produsen memiliki tanggung jawab terhadap sampah dan wajib mengelolanya. Dengan pengadaan insentif, tanggung jawab lingkungan perusahaan justru dialihkan kepada masyarakat, sehingga sektor industri menjadi lebih nyaman," tambah Anca.

Janji RK-Suswono untuk memberikan insentif kepada industri yang berhasil mengelola sampah akan menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, WALHI berpendapat bahwa rencana program tersebut menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat.

"Cagub justru mengalihkan pajak masyarakat untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang dapat mengelola sampah. Ini merupakan ketidakadilan, di mana seharusnya industri mengelola sampahnya sendiri, namun justru masyarakat yang dibebani melalui pajak yang diberikan kepada industri dalam bentuk insentif," tegasnya.***

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Onlineindo.TV | All Right Reserved