'Sinyal Kuat' PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani membuka peluang pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan menjadi jembatan PDIP bergabung pemerintahan selanjutnya.

Puan hanya menjawab singkat soal itu. Namun, dia berkata wacana pertemuan itu sama-sama diinginkan baik oleh Megawati maupun Prabowo.

"Insyaallah," kata Puan di kompleks parlemen saat ditanya peluang partainya bergabung, Kamis (3/10).

Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus berujar bahwa pemerintahan Prabowo memerlukan bantuan.

"Pemerintahan yang baru ini perlu bantuan karena kondisi ekonomi politik kita tidaklah baik-baik saja," katanya.

Deddy mengatakan PDIP akan berusaha mendukung pemerintahan ke depan. Menurut dia pemerintah ke depan harus bisa menghadapi tantangan baik dari internal maupun eksternal.

"Ya kita pasti akan berusaha mendukung pemerintahan yang baru dibentuk ini agar semua tantangan yang ada maupun internal maupun global itu betul-betul bisa kasih karena ini lebih parah dari pada Covid," katanya.

Lebih lanjut, Deddy menyebut pertemuan Prabowo-Megawati kemungkinan akan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah memastikan pertemuan ketua umumnya nanti tak akan membahas soal kabinet. Menurut dia, temuan Mega dan Prabowo bukan pertemuan transaksional.

"Kalau soal koalisi itu pasti tidak akan dibahas karena pertemuan itu bukan pertemuan transaksional, gabung tidak gabung," katanya.
Said berujar hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal partainya soal sikap PDIP akan bergabung atau berada di luar kabinet. Termasuk nama-nama yang belakangan sempat menguat seperti Azwar Anas, Olly Dondokambey, hingga orang dekat Mega, Budi Gunawan.

Megawati, lanjut dia, belum memberikan instruksi agar partai bergabung dengan pemerintah ke depan.

"Baik Pak BG, baik Pak Olly, Pak Anas tidak ada pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari Ibu Ketum kita. Kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum," katanya seperti dikutip dari CNN Indonesia

Deddy Yevri Sitorus: Pemerintah Baru Perlu Bantuan

PDIP berpandangan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memerlukan dukungan besar untuk menjawab tantangan bangsa.

Pasalnya, Indonesia berpotensi mengalami krisis ekonomi imbas gejolak geopolitik.

Hal itu dikatakan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, saat merespons wacana PDIP gabung kabinet Prabowo-Gibran.

"Pemerintahan yang baru ini perlu bantuan karena kondisi ekonomi-geopolitik kita tidaklah baik-baik saja, deflasi kita sudah 5 bulan berturut-turut dulu krismon itu 7 bulan berturut-turut akhirnya krisis ekonomi,” ujar Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/10).

“Jadi dari sisi itu kita sudah punya banyak persoalan gelombang PHK akan segera terjadi kalau tidak dilakukan sesuatu yang baik oleh Pemerintah. Tidak solid itu akan sangat berbahaya buat negara," tambahnya.

Deddy pun enggan berpandangan bahwa artinya PDIP tidak akan mengambil posisi oposisi. Ia berpandangan dalam sistem politik Indonesia, hanya ada posisi berada di dalam atau di luar eksekutif (kabinet). Dengan begitu, tidak ada lagi istilah koalisi pasca Pemilu, yang ada hanya kerja sama politik.

"Kan koalisi sudah selesai Pasca Pilpres, tidak ada lagi namanya koalisi pasca Pemilu. Ini namanya kerja sama politik itu rumusnya. Jadi setelah selesai Pemilu Presiden yang adalah hubungan antara partai politik," jelas Deddy.

Anggota DPR Dapil Kalimantan Utara itu menambahkan, mengenai penjadwalan pertemuan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Presiden Kedelapan Prabowo Subianto tengah semakin dekat.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sebelum pelantikan presiden," tukasnya.***