Sempat Disorot Ikut Bisnis Tambang Pasir Laut, Yusril Ihza Mahendra Ngaku Ditunjuk Jadi Menko Hukum dan HAM

 

Yusril Ihza Mahendra belakangan ini disorot karena terseret dalam bisnis tambang pasir laut. Di tengah kontroversi itu, ia mengaku ditunjuk menjadi Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Itu diungkapkan Yusril setelah bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Ketua Partai Gerindra itu, di Jalan Kartaenegara, Jakarta Selata., Senin (14/10/2024).

“Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga lain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah,” kata Yusril usai pertemuan.

Kementerian yang digawanginya kelak, kata dia akan membawahi sejumlah lembaga penegak hukum. Seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian. “KPK tentu tidak, karena KPK lembaga independen,” terangnya.

Diketahui, sebelumnya Yusril disorot karena perusahaannya masuk dalam daftar perusahaan yang mengajukan izin tambang pasir laut. Yakni PT Gajamina Sakti Nusantara.

Yusril melalui PT Gajamina Sakti Nusantara yang baru berdiri pada Juni 2023, telah masuk dalam daftar 66 perusahaan yang mengajukan izin untuk menambang pasir laut di Indonesia.

Meski Yusril menyatakan bahwa pasir laut tersebut akan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, ia juga mengungkapkan bahwa ekspor ke negara-negara yang membutuhkan, seperti Singapura, masih menjadi pertimbangan.

Sumber Berita / Artikel Asli : fajar