Program Presiden Prabowo 3 Juta Rumah, Diprediksi Sulit Terealisasi untuk Perkotaan

Program Presiden RI, Prabowo Subianto yakni 3 Juta Rumah Murah, yakni 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta diperkotaan diprediksi peminatnya rendah. Rumah murah sektor perkotaan diprediksi sulit terealisasi, karena terkendala lokasi pekerjaan masyarakat.

Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Hasbi A Rahman mengaku pada umumnya anak muda tempat pekerjaannya di perkotaan. Namun harga tanah di perkotaan sangat mahal, sehingga harus mencari daerah pinggiran.

“Mayoritas pasangan muda (gen Z) lingkup kerjanya berada di perkotaan. Hanya saja kita tahu harga rumah di perkotaan ini harganya cukup mahal,” kata Hasbi.

Hasbi membeberkan, hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2022, backlog untuk Jatim ada 1.267.183 unit. Namun pada tahun 2024, diperkirakan naik menjadi hampir 1,5 jutaan. Hal ini membuat Jatim menempati urutan ke-3, setelah Jawa barat dan DKI.

Sementara REI Jatim hanya mampu membangun 300.000 an per tahun di daerah pinggiran yakni Pasuruan, Mojokerto.

“Kita gak mungkin membangun di Surabaya Raya yang harga tanahnya sudah mahal,” ucapnya.

Hasbi mengaku ada ada kontradiksi antara keinginan konsumen dengan produk yang dibangun pengembang di luar Surabaya Raya. Apalagi di daerah ada raja-raja kecil yang mempunyai kewenangan perizinan, pajak daerah atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Nilainya sendiri mencapai 27 persen. Tidak mungkin mereka mau beli. Ini harus ada intervensi pemerintah,” paparnya.

Hasbi mengungkapkan bahwa banyak persoalan untuk menuntaskan 3 juta rumah. Mengingat Pada era Presiden Joko Widodo program 1 juta rumah saja tidak tercapai, apalagi 3 juta.

“Banyak PR-nya, selain perizinan, perolehan lahan, sekarang mungkin sudah terdigital namun pemerintah daerah menafsirkannya beda-beda untuk perizinan. Ini jadi kendala kita,” terangnya.

Harga jual rumah subsidi ditetapkan oleh pemerintah untuk Jatim Rp163 juta yang diperuntukkan kepada masyarakat penghasilan maksimal Rp 8 juta. Sementara masyarakat berpenghasilan diatas Rp 8 juta tidak boleh membeli rumah murah.

“Istilah pemerintah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemohon KPR maksimal gajinya Rp 8 juta. Nah yang gajinya Rp 8,2 juta tidak punya hak, padahal strata sosialnya,” tambahnya.

Hasbi menilai solusi yang tepat seiring mahalnya tanah yakni pembangunan rumah vertikal. Mengingat rumah landed akan memakan lahan yang banyak. Namun, masyarakat menganggap rumah vertikal masih kurang familiar.

Selain solusi rumah dibangun vertikal, Hasbi juga menyebut perbankan bisa memperpanjang masa angsuran hingga 30 tahun. Program rumah subsidi juga disebut-sebut bisa meringankan cicilan konsumen.

“Program 3 juta rumah ini sebenarnya ada dasarnya, sebenarnya backlog secara nasional 15 juta. Makanya di periode pertama, Pak Prabowo mau menghabiskan itu jika dibagi 3 juta per tahun,” terangnya.

REI Jatim berharap pemerintah memperluas pasarnya, yakni menaikkan standar gaji yang sebelumnya maksimal Rp 8 juta, dinaikkan menjadi Rp 12 juta atau 15 juta.

“Kami yakin 3 juta bisa terserap,” pungkasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : herald