Poin-poin Pesan Krusial Prabowo untuk Calon Menteri di Hambalang

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pelbagai pesan penting dalam prosesi pembekalan para calon menterinya di rumah pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).

Jangan ganggu APBN

Salah satu calon menteri Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo berpesan supaya para calon menteri tidak menggunakan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) untuk kepentingan pribadi.

"Presiden terpilih menyatakan, apa pun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri," kata Supratman usai pembekalan di rumah Menteri Pertahanan itu di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10).

Prabowo, kata Supratman, juga meminta para menterinya memanfaatkan APBN dengan sebaik-baiknya. Menurut Prabowo, APBN harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Kerja sama kabinet

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta para calon anak buahnya bekerja sama. Dia ingin semua kementerian melakukan tugasnya dengan baik.

"Kami diberi bekal benar-benar harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan untuk saling berkoordinasi dan seluruhnya menjalankan visi misi presiden," ujar Supratman.

Dilarang korupsi

Senada, calon menteri lainnya Nusron Wahid mengatakan Prabowo mewanti-wanti jajaran calon menterinya untuk tidak korupsi hingga mengamankan aset negara.

Bahkan, ia menyatakan Prabowo meminta jajaran calon menterinya berhemat dan mencegah kebocoran APBN.

"Nanti kalau diangkat kerja yang baik, terus jangan korupsi. Harus membantu penghematan biaya-biaya APBN, jangan sampai APBN bocor," kata Nusron .

Kemudian Ketua Umum PKB sekaligus calon menteri Prabowo lainnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pembekalan ini turut membahas terkait persiapan kabinet yang akan datang.

"Ya pokoknya hari ini briefing, hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang," kata Cak Imin.

Jaga kekompakan

Sementara calon menteri lainnya sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengatakan Prabowo meminta para calon menterinya untuk bisa menyamakan frekuensi.

"Isi pengarahannya kurang lebih adalah penyamaan frekuensi, pembentukan team building di antara kita untuk bisa saling mengenal, bisa paham pandangan dan pemikiran," kata Sugiono.

Sugiono turut mengungkap Prabowo memiliki program prioritas terkait pengentasan kemiskinan hingga swasembada pangan.

"Yang paling ditekankan adalah bahwa program-program utama yang kita ketahui bersama yaitu pertama swasembada pangan, kemudian pengentasan kemiskinan, serta pencegahan serta penghapusan korupsi," tambahnya.

Pembekalan bertajuk 'Hambalang Reatret' ini digelar usai Prabowo memanggil 108 tokoh yang akan mengisi posisi calon menteri dan wakil menterinya pada 14-15 Oktober lalu.

Prabowo-Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang di hadapan MPR seperti dikutip dari CNN Indonesia

Total, ada 49 nama yang sudah diajak bicara oleh Prabowo.

Berikut daftar nama tokoh yang dipanggil Prabowo Subianto, sebagai berikut:

1. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi

2. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono

3. Istri mantan Direktur Utama Indika Energy Wishnu Wardhana, Widiyanti Putri Wardhana

4. Pegiat HAM, Natalius Pigai

5. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto

6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

7. Politikus Golkar, Nusron Wahid

8. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf

9. Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait

10. Politikus PKB, Abdul Kadir Karding

11. Wakil Ketua Umum Golkar, Wihaji

12. Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya

13. Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono

14. Sekretaris Pusat Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi

15. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian

16. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan

17. Akademisi Satryo Soemantri Brodjonegoro

18.Akademisi, Yassierli

Baca juga: 6 Profil Calon Menteri Perempuan yang Dipanggil Prabowo ke Kertanegara

19. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

20. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia

21. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

22. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar

23. Wakapolri Komjen Agus Andrianto

24. Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni

25. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang

26. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno

27. Penjabat Gubenur Papua Tengah, Ribka Haluk

28. Politikus Demokrat, Iftitah Sulaeman

29. Politikus Golkar, Maman Abdurrahman

30. Akademisi Prof Rachmat Pambudy

31. Sekjen Menteri Perdagangan, Budi Santoso

32. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono

33. Sekjen Kementerian PUPR, Raden Dodi Priyono

34. Dirjen Planologi KLHK, Hanif Faisol Nurofiq

35. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin

36. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar

37. Menteri Pertanian,Andi Amran Sulaiman

38. Menteri BUMN, Erick Thohir

39. Menpora, Dito Ariotedjo

40. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

41. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

42. Menteri Keuangan, Sri Mulyani

43. Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica TAN

44. Dewan Komisaris PLN, Dudy Purwagandhi

45. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas

46. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Donny Ermawan Taufanto

47. Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani

48. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra

49. ⁠Politikus Golkar, Meutya Hafid

Selain itu pada hari kedua pemanggilan di kediaman Prabowo Subianto ada 58 calon wakil menteri dan kepala badan:

1. Bima Arya (PAN)

2. Viva Yoga (PAN)

3. Anis Matta (Gelora)

4. Zulfikar A. Tawalla (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah)

5. Isyana Bagoes Oka (PSI)

6. Pramono Anung (Eks Seskab)

7. Budiman Sudjatmiko

8. Chrstiana Aryani (Golkar)

9. Aminnudin Maruf (eks stafsus jkw)

10. Kartika Wiryoatmojo (Wamen BUMN)

11. Dony Oskaria (Injourney)

12. Arrmanatha Nasir (Dubes NY)

13. Noel

14. Angga Raka (Wamenkominfo)

15. Fahri Hamzah (Gelora)

16. Todo Tua Pasaribu

17. Yuliot Tanjung

18. Ossy Dermawan (Demokrat)

19. Muhammad Syafii (Gerindra)

20. Nezar Patria (Wamenkominfo

21. Diana Kusumastuti (PUPR)

22. Helfi Yuni Moraza (Komisaris LEN)

23. Giring (PSI)

24. Purwadi (Polri)

25. Juri Ardiantoro (KSP)

26. Afriansyah Noor (Wamenaker)

27. Otto Hasibuan (Advokat)

28. Diaz Hendropriyono

29. Ferry Juliantono (Gerindra)

30. Agus Jabo (Prima)

31. Silmy Karim

32. Taufik Hidayat

33. Atip Latiful Hayat

34. Dahnil Azhar Simanjutak (Jubir Menhan)

35. Faisol Riza (PKB)

36. Budi Arie (Menkominfo)

37. Stella Christie (Ilmuwan)

38. A Riza Patria (Gerindra)

39. Eddy Hiraji (Wamenkumham)

40. Didit Herdiawan (Purn TNI)

41. Bambang Eko (Stafsus Kemenhan)

42. Dudung (Eks Kasad)

43. Diah Roro Esti (Golkar)

44. Mugianto (KSP)

45. Lodewijk F Paulus (Golkar)

46. Raffi Ahmad (Artis)

47. Gus Miftah

48. Mardiono (PPP)

49. Ahmad Rida Sahbana (Garuda)

50. Suntana (Kabaintelkam)

51. Haikal Hasan Baras (Relawan)

52. Irfan Yusuf

53. Suhaisil Nazara (Wamenkeu I)

54. Thomas Djiwandono (Wamenkeu II)

55. Fazar Riza Ulhaq (Muhammadiyah)

56. Yovie Widianto (Artis)

57. Hasan Nasbi

58. Anggito Abimanyu

Sementara itu Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menyatakan penambahan jumlah tersebut tidak menjamin hadirnya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika tidak diikuti oleh pembenahan dalam proses pembuatan kebijakan yang baik.

“Kami mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membenahi proses pembuatan kebijakan di kementerian/lembaga,” ujar Arfianto.

“Patut dicatat bahwa berdasarkan studi yang ada, kelembagaan yang baik akan mendorong proses kebijakan yang inklusif dan mendukung kemajuan ekonomi,” sambungnya.

Kelembagaan yang baik juga harus didukung oleh pembuat kebijakan yang kompeten dan berintegritas. Sebaliknya, jika kelembagaan lemah dan eksklusif, pembuat kebijakan akan gagal dalam melihat, memetakan, dan merumuskan masalah.

Hal ini kemudian, lanjut Arfianto, akan berdampak dalam formulasi kebijakan dan permasalahan dalam menemukan hal krusial yang menjadi isu atau masalah publik.

Lebih jauh, pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengedepankan perumusan kebijakan dengan menggunakan pendekatan kebijakan berbasis bukti dan riset. Tujuannya agar perumusan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan aplikatif, serta relevan dengan kebutuhan publik.

Dalam merumuskan kebijakan, pemerintahan Prabowo-Gibran harus juga harus mengedepankan partisipasi publik yang lebih bermakna.

Hal ini penting mengingat kerap kali partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR hanya bersifat formalitas belaka.

“Proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR seharusnya dapat memberikan ruang bagi publik termasuk yang diwakili oleh kelompok masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi maupun data yang terbuka,” pungkasnya.***