Pemindahan 1.700 ASN ke IKN Mundur Lagi, Jokowi Gelindingkan 'Bola Panas' untuk Prabowo

Setelah beberapa kali mundur, pemindahan 1.700 aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), diserahkan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ini warisan masalah dari pemerintahan Jokowi.

"urusan seperti ini, seperti bola panas untuk pemerintahan Prabowo Subianto. Saya rasa, Pak Prabowo sangat terbebani dengan masalah IKN. Termasuk untuk pemindahan 1.700 ASN yang seharusnya menjadi tanggung jawab era Jokowi," kata ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Dia pun tak yakin Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN yang masih jauh dari memadai untuk dijadikan ibu kota negara. Karena, banyak masalah yang lebih penting, perlu segera ditangani pemerintahan Prabowo.

"Melemahnya daya beli, misalnya. Ini sangat penting. Menyangkut 9 juta kelas menengah yang saat ini terkapar, menjadi kelompok rentan miskin. Saya enggak yakin konsentrasi Pak Prabowo ke Istana Garuda nun jauh di sana," tuturnya.

Saat ini, kata Gede, semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi, bukannya mementingkan masalah kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur dan berbagai sarana dan prasarana transportasi yang jor-joran, tidak memberikan efek positif bagi kemakmuran rakyat.

"Saat ini saja deflasi sudah 5 bulan berturut-turut. Kalau dibiarkan, tahun depan, saya khawatir bakal terjadi krisis ekonomi. Bisa lebih parah ketimbang 1998. Saya kira, tim Pak Prabowo paham betul potensi ini," ungkapnya.

Dari analisa di atas, Gede meyakini, pemerintahan Prabowo tidak akan terlalu fokus membangun IKN. Kalau betul, megaproyek Rp466 triliun kebanggaan Jokowi itu, menjadi proyek mangkrak.

Terkait pemindahan 1.700 ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas sudah lempar handuk tanda menyerah.

"Iya, tentu ini keputusan di pemerintah yang baru, ya, untuk memutuskan ini. Tapi kami telah siapkan skenario terkait dengan pemindahan itu," ujar Anas usai menghadiri acara SAKIP Award 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2024).

Sejatinya, rencana pemindahan ASN ini sudah molor beberapa kali. Seolah menjadi pertanda alam bahwa proyek IKN bakal mangkrak. Awalnya, pemindahan ASN dijadwalkan Juli, kemudian mundur September 2024. Mundur lagi ke Oktober 2024, entah kapan eksekusinya.

Untuk menampung 1.700 ASN ini, disiapkan 47 tower rumah susun (rusun) yang pembangunannya rampung bulan ini. Tapi, tidak semua ASN rela pindah ke IKN kecuali 'dipaksa' seperti dikutip dari inilah

Jokowi soal Penundaan ASN ke IKN: Pindah Tak Semudah yang Dibayangkan

Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait penundaan kepindahan ASN ke calon ibu kota negara Indonesia, di IKN. Ia menjelaskan, para ASN itu akan pindah jika semua infrastruktur dan fasilitasnya sudah siap.

“Semuanya kan dilihat dari fasilitas-fasilitas yang ada, sudah siap belum? Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita juga kalau pindah itu kalau sudah betul-betul siap, termasuk saya juga sama, sudah harus siap betul,” ungkap Jokowi, yang ditemui usai peresmian Fly Over Djuanda, di Sidoarjo, Jumat (6/9).

Maka dari itu, kata Jokowi, pemerintah selalu berkoordinasi agar semua persiapan dapat dipercepat sehingga target dapat tercapai. Lebih jauh Jokowi mengakui bahwa membangun sebuah kota baru, terlebih kota pemerintahan, bukanlah hal yang mudah, begitupun halnya dengan memindahkan ASN.

“Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, karena menyangkut pindah itu kan, apakah rumah siap? Apakah apartemennya siap? Kalau apartemennya siap, apakah airnya siap, listriknya juga siap?” jelasnya.

Ketika ditanyakan kepastian ASN kapan akan pindah, Jokowi tidak menjawabnya dengan gamblang. Menurutnya hal teknis seperti itu lebih baik ditanyakan kepada Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, pengamat infrastruktur dan tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengungkapkan penundaan kepindahan ASN ke IKN disebabkan karena ketergesaan pemerintah, apalagi mengingat Presiden Jokowi akan segera lengser.

Padahal sejatinya, kata Yayat, pembangunan sebuah kota itu harus berjalan secara alami dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

“Sebetulnya kalau dia sudah punya plan yang pasti, itu sebetulnya tidak ada masalah sambil berproses. Ini kan kesannya karena Presiden mau mengakhiri masa jabatan, jadi seperti terburu-buru," katanya.***