Natalius Pigai belakangan menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik menjadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sorotan publik kepada Natalius Pigai setelah mantan Tapol Papua itu meminta anggaran edukasi HAM untuk 80 ribu desa sebesar Rp20 triliun.
Aktivis Papua, Veronica Koman pun ikut menyoroti soal Natalius Pigai yang minta anggara Rp20 triliun setelah menjadi menteri di kabinet Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan Veronica Koman lewat cuitannya di akun X pribadinya saat menanggapi artikel sebuah media online berjudul: "Natalius Pigai Heran Anggaran Kementerian HAM Cuma Dijatah Rp64 Miliar."
"Menteri HAM dikasih anggaran 64M, protes, minta anggaran 20T. Katanya duit mau dipake buat membangun HAM," demikian cuitan Veronica Koman, Selasa (22/10/2024).
Lantaran merasa janggal, pengacara sekaligus pegiat HAM itu pun mempertanyakan motif Natalius Pagai yang meminta uang Rp20 triliun setelah menjabat sebagai menteri.
Soal anggaran Rp20 triliun yang diminta Pigai, Veronica Koman pun turut memberikan komentar yang cukup menohok.
"Gw sampe S2 belajar HAM belum pernah ketemu konsep pembangunan HAM. Mau buat ape luuuuu duit segituuuuu. Surem!" sambung cuitan Veronica Koman.
Cuitan Veronica Koman yang menanggapi soal anggaran Rp20 triliun yang diminta Menteri HAM Natalius Pigai ikut diramaikan oleh kalangan netizen dengan beragam komentar.
Namun, banyak yang ikutan menyindir sang menteri atas permintaan anggaran Rp20 triliun meski belum kinerjanya belum kelihatan.
"Belum genap seminggu aja udh suram gini," sindir akun @ja*****.
"Belum kerja belum apa udah nuntut ini itu, hoammzzz," timpal akun @pa**********.
"Pejabat-pejabat rakusnya udah gak ketolong," kecam akun @All******.
Di sisi lain, tak sedikit netizen mencoba meluruskan soal ucapan Pigai dalam artikel yang diunggah Veronica Koman.
"Kalau dibaca beritanya yang bersangkutan tidak minta 20T, tapi mempertanyakan kenapa kementriannya hanya dapat 64M dari (mungkin) dana total yg ada sebesar 20T. Apakah 64M terlalu kecil? gak tahu. Saya hanya meluruskan apa yang tertulis di berita," tulis akun @Al*********.
"Tapi ya memang harus diakui, 64 M terlalu kecil untuk ukuran Kementrian. Tapi yaaa klo sampai minta 20 T lebay juga. Ini imbas efek anggaran tertinggi yg didapat Polri, tembus lebih dari 100 T padahal kerja dan kinerjanya kek gitu," sahut akun @fa*********** seperti dikutip dari suara
Natalius Pigai Putar Otak Dikasih Anggaran Cuma Rp64 Miliar
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar anggaran khusus kementerian yang dipimpinnya dirombak.
Hal itu disampaikan Natalius Pigai dalam acara pisah sambut Kementerian HAM di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.
Semula, Natalius Pigai menuturkan penyusunan anggaran dalam konteks pembangunan harus berbasis hak asasi manusia dan ia berencana membangun sejumlah kegiatan HAM di daerah.
"Saya mau bangun pusat studi HAM, saya mau bangun tiga jurusan HAM, saya mau mengencangkan kesadaran HAM RI setiap desa, 80 ribu desa," kata Natalius Pigai.
Lantas, ia mengeluhkan lantaran tidak mendapatkan fasilitas yang cukup dari negara untuk menyosialisasikan pentingnya HAM di Indonesia.
"Tapi saya enggak bisa, saya enggak dikasih fasilitas yang cukup. Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan, presiden punya perhatian khusus, maka kita harus memahami. Kita harus mempersiapkan. Saya prajurit presiden," ujarnya.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mendirikan Kementerian HAM lantaran adanya hal genting di Indonesia terhadap permasalahan HAM.
Oleh sebab itu, ia meminta anggaran Kementerian HAM harus ditambah. Pasalnya, dalam pagu anggaran 2024 ini Kementerian Keuangan RI memberikan anggaran Rp64 miliar saja.
"30 tahun saya bersama presiden, bagi saya tidak ada hubungannya, kenapa presiden mau bangun kementerian ham berarti ada sesuatu besar yang lebih tinggi, maka tim transisi rombak sudah anggaran. Rombak itu dari 20 triliun tinggal 64 miliar, enggak bisa, tidak tercapai itu," tutupnya.
Adapun uraian pagu anggaran Kementerian Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2024 dari Kementerian Keuangan, yakni untuk Kementerian Hukum Rp7,294 triliun, Kementerian HAM Rp64,855 miliar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp13,39 triliun.***