Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa penyediaan rumah dinas bagi menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih belum menjadi prioritas untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, dalam perjalanan pemerintahan nantinya pengadaan rumah dinas akan terealisasi.
"Oh, saya kira itu bukan sesuatu yang urgent. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah," kata Prasetyo di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).
Ia mengklaim, pengadaan rumah dinas menteri dan wakil menteri bukan suatu kewajiban. Namun, ia menyebut tidak menutup kemungkinan fasilitas itu akan direalisasikan.
"Pada perjalanannya nanti kita atur lah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ucap Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo menyatakan negara memang mengamanatkan penyediaan rumah dinas bagi para menteri. Karena itu, pihaknya akan menginventarisasi fasilitas eksisting yang tersedia.
"Iya, memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," pungkasnya seperti dikutip dari jawapos
Mensesneg: Jadi Menteri untuk Mengabdi, Bukan Cari Rumah
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut penyediaan fasilitas rumah dinas bagi anggota Kabinet Merah Putih belum menjadi skala prioritas untuk diwujudkan dalam waktu dekat.
"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah," katanya di Akmil Magelang, Jawa Tengah dikutip dari Antara, Minggu (27/10/2024).
Namun dalam perjalanan kabinet periode 2024-2029 itu, kata Prasetyo, tak menutup kemungkinan fasilitas itu akan direalisasikan.
"Pada perjalanannya nanti, kami atur lah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan juga sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ujarnya.
Dikatakan Prasetyo, negara memang mengamanatkan penyediaan rumah dinas bagi para menteri. Untuk itu, pihaknya akan menginventarisasi fasilitas eksisting yang tersedia.
"Iya, memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," katanya.***