Marwan Batubara: Sudah Saatnya Prabowo Melawan Politik Sandera Jokowi

 

Mantan anggota DPD RI, Marwan Batubara, dengan lantang menyuarakan kritik tajam terhadap proses pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Gedung MPR. Dalam pandangannya, pelantikan tersebut tidak terlepas dari bayang-bayang kecurangan pemilu yang ia anggap sebagai bagian dari politik yang dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kita berkumpul di sini bersamaan dengan pelantikan Prabowo-Gibran, di mana mereka telah mengucapkan sumpah sesuai undang-undang,” ungkap Marwan dalam acara Acara Syukuran Indonesia Tanpa Jokowi yang disiarkan Channel YouTube Refly Harun dikutip KBA News, Minggu, 20 Oktober 2024.

Namun, ia menegaskan bahwa sumpah tersebut didasarkan pada pemilu yang sarat dengan kecurangan. Hal ini berdasarkan adanya dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi saat sidang sengketa Pilpres 2024. di “Kecurangan itu tidak lepas dari Jokowi. Pemilu curang ini bisa disahkan, dan hari ini mereka dilantik,” ujarnya, menyebut Joko Widodo sebagai “mastermind” di balik dugaan kecurangan tersebut.

Alumni Universitas Indoensia ini juga menyoroti pidato Jokowi pada Mei 2017, di mana Jokowi mengatakan, “Saya Indonesia, saya Pancasila.”

Menurutnya, jika merujuk pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat prinsip moral yang seharusnya dijunjung tinggi. “Namun, dalam praktik politiknya, Jokowi menghalalkan segala cara,” ungkapnya Marwan.

Pria yang pernah menjabat sebagai General Manager PT.Indosat ini menuding bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden diwarnai oleh kecurangan yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip moral dan ideologi negara.

Tak berhenti di situ, Marwan mengkritik pelanggaran hukum dan konstitusi yang ia klaim telah dilakukan oleh Jokowi. “Jika kita melihat ke belakang, hukum, konstitusi, dan undang-undang sudah dilanggar oleh Jokowi,” katanya.

Anggota Petisi 100 ini juga menuding Jokowi melakukan apa yang disebutnya sebagai “politik sandera”, yang menurut Marwan bertujuan untuk mengendalikan Prabowo sebagai presiden terpilih. “50 persen kabinet adalah orang-orang Jokowi, dipaksakan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo,” ungkapnya.

Lulusan S-2 bidang studi computing di Monash University, Melbourne, Australia ini berpendapat bahwa Jokowi menggunakan taktik ini untuk menyandera partai dan pimpinan partai, agar orang-orang lamanya tetap memegang jabatan di kabinet.

Melihat kondisi ini, Marwan menyerukan perlawanan. “Rakyat yang sudah mengalami kerugian akibat Jokowi seharusnya mendorong agar politik sandera ini dihentikan. Jangan sampai Prabowo terus berada di bawah kendali Jokowi,” tegasnya.

Marwan mengajak partai politik untuk melakukan pemutusan satu generasi terhadap orang-orang Jokowi yang berada di sejumlah partai politik di Indonesia. “Jika partai politik berani membersihkan diri dari pengaruh Jokowi, Indonesia akan bisa maju ke depan,” tutunya.

“Rakyat akan mendukung Prabowo jika ia berani melawan politik sandera Jokowi,” tegasanya.

Sumber Berita / Artikel Asli : KBANews