**Maman Tantang : Menag Nasaruddin Umar Harus Berani Mengganti Pejabat yang Mengganggu Kinerja Kemenag**

 

Komisi VIII DPR Gelar Rapat Kerja dengan Kementerian Agama, Maman: Nasaruddin Umar Harus Berani Ganti Pejabat yang Mengganggu Kinerja

Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama untuk membahas berbagai isu terkait kinerja kementerian.

Dalam rapat tersebut, anggota DPR memberikan sejumlah catatan kepada Menteri Agama, Nasaruddin Umar, sebagai pejabat baru di kementerian ini.

Salah satu catatan datang dari anggota Komisi VIII dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq.

Maman meminta Nasaruddin dan wakilnya, Mohammad Syafi'i, untuk tidak ragu dalam mengambil tindakan tegas terhadap bawahan yang dapat mengganggu kinerja kementerian ke depan.

"Maka saya mau menggarisbawahi pidato presiden. Pejabat harus berani. Maka saya minta Pak Menteri, dan apalagi sahabat saya, orang tua saya, Romo Syafi'i, harus berani ganti staf di tingkatan eselon yang akan mengganggu Kementerian Agama. Saya minta itu, Pak," ujar Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/10).

Maman juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR.

Ia menyoroti perlunya update dan perkembangan informasi, terutama mengenai persoalan haji, agar dapat saling berkoordinasi dengan baik.

"Dengan Komisi VIII, komunikasi harus lancar. Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi VIII dalam hubungan dengan Menteri Agama," tuturnya.

"Kami dianggap tidak ada. Staf-staf khusus tiba-tiba berkuasa, penunjukan petugas-petugas haji ditunjuk orang-orang dekat yang tidak profesional, tidak bekerja, dan sebagainya," tambahnya.

Maman yakin, Nasaruddin Umar yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dapat memperbaiki berbagai hal yang harus dibenahi di Kementerian Agama, bersama dengan Romo Muhammad Syafi'i.

"Jangan mengabaikan DPR. DPR adalah institusi yang siap berdialog. Tidak perlu menghindar ketika ada Pansus dan lain-lain. Jadi tidak perlu takut, tidak akan ada apa pun kecuali untuk perbaikan bangsa dan negara," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, rapat kerja masih berlangsung dengan kehadiran Kepala BPKH dan Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, badan baru yang dibentuk di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.(*)

Baca Juga