**Kontroversi Sertifikasi Halal: Ade Armando Pertanyakan Kewajiban Halal pada Produk Non-Konsumsi**

 

Pernyataan kontroversial Haikal Hassan mengenai sertifikasi halal telah mengundang berbagai reaksi, terutama di kalangan pelaku usaha.

Haikal yang baru saja dilantik sebagai Ketua Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa semua produk yang dijual di Indonesia, termasuk kulkas dan shampo, harus memiliki sertifikat halal.

Namun, di balik kontroversi ini, pengamat politik Ade Armando mengingatkan bahwa undang-undang yang mengatur soal halal ini memang sudah ada sejak lama.

Dikutip dari Cokro TV, Ade Armando menyatakan, "Mungkin tampak aneh Undang-Undang No. 33 menetapkan bahwa ada enam jenis produk yang diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi halal, termasuk produk non-makanan."

Ade Armando menjelaskan bahwa ini adalah fakta yang mungkin tidak banyak diketahui oleh publik.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa meskipun sertifikasi halal sudah ada sejak tahun 2014, pelaksanaan yang ketat baru akan dimulai pada Oktober 2024.

Dalam praktiknya, sertifikasi ini dapat menambah biaya produksi yang signifikan bagi pelaku usaha, dengan estimasi biaya mencapai IDR 5 juta hingga IDR 1,5 juta per jenis produk.

Ini tentunya akan menjadi beban bagi banyak pengusaha, terutama yang bergerak di sektor UKM.

Tak hanya itu, ada juga isu lain yang muncul terkait potensi korupsi dalam proses sertifikasi halal.

Tindakan semacam ini tentu saja mencederai kepercayaan publik terhadap sistem halal yang seharusnya menjamin keamanan dan kehalalan produk.

Ade Armando berpendapat, "Perlu menjadi fokus utama bukanlah sosok Haikal Hasan, melainkan undang-undang yang sudah ada dan bagaimana pemerintah bersama DPR perlu meninjau ulang peraturan yang dianggap membebani ini."

Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih logis dan realistis dalam mengatur sertifikasi halal agar tidak membebani pelaku usaha dan merugikan perekonomian.

Di satu sisi, banyak pelaku usaha merasa khawatir akan beban tambahan yang ditimbulkan oleh pernyataan Haikal.

Pasalnya, selama ini sertifikasi halal sudah menjadi isu yang cukup rumit dan mahal.

Ade Armando menyerukan, "Masyarakat dan pengusaha menggunakan akal sehat dalam menyikapi permasalahan ini."

Dengan begitu, diharapkan Indonesia dapat menemukan solusi yang tepat untuk menjamin keamanan konsumen tanpa harus membebani dunia usaha. ***

Baca Juga