Deret Aksi Protes yang Dibubarkan Sepanjang 2024 - Apa Motif dan Siapa Penggeraknya?

Kasus perusakan dan pembubaran paksa diskusi kelompok Diaspora di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024) pagi sebagai aksi premanisme membetok perhatian publik.

Sehingga aparat penegak hukum dan pemerintah perlu bertanggung jawab agar seperti ini tidak terulang kembali.

Wakapolda Metro Jaya, Djati Wiyoto Abadhy, menyebut pihaknya masih mendalami motif para pelaku. Kendati dia menegaskan Polda Metro Jaya tidak menoleransi segala bentuk premanisme.

"Kita akan lakukan skrining dan pendalaman terhadap para pelaku. Siapa yang menggerakkan, apa motifnya, apa tujuannya," katanya dikutip pada Rabu (2/10/2024).

Selain itu polisi juga sedang menyelidiki secara internal terhadap para anggotanya yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada pelanggaran prosedur atau tidak.

Ia mencontohkan apakah sudah dilakukan pemeriksaan jumlah personel yang dilibatkan dan kemudian saat acara, apakah tindakan yang akan dilakukan, termasuk bila terjadi dinamika yang berkembang, apa yang harus dilakukan.

"Kami akan lakukan investigasi secara internal jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kita pada saat kegiatan pengamanan kemarin," jelasnya.

Dia juga bilang pihaknya siap menerima kritik atas kekurangan dan kelemahan pada petugas yang melaksanakan tugas sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan tugas.

Pasalnya seperti dalam video yang viral nampak para pelaku perusuh tersebut mencium tangan polisi dan memeluk saat mereka meninggalkan lokasi hotel.

"Kita lihat video yang beredar di lapangan, di media sosial, jadi pada saat mereka selesai melakukan aksi pembubaran, mereka dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan mengatakan bahwa ini sebagai bentuk wujud etika, pamit dengan petugas atau anggota yang ada di situ," klaim Djati.

Terpisah, pendamping hukum lima pelaku Gregorius Upi dari DG & Patners Lawfirm, menuturkan kliennya menyesal atas perbuatan tersebut. Para pelaku aksi siap mempertanggungjawabkan tindakannya.

"Klien kami menyadari bahwa tindakan mereka dalam membubarkan diskusi tersebut tidak dibenarkan dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi berbagai pihak".

"Mereka menyesali tindakan mereka yang telah membuat kegaduhan dan siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan proses hukum yang berlaku," ungkapnya.

Ia juga mengeklaim kliennya tidak terlibat kerja sama dengan polisi terkait aksi pembubaran tersebut.

Greg menjelaskan alasan kelima orang itu masuk lewat pintu belakang hotel karena alasan efisiensi dan tanpa ada arahan dari pihak mana pun, termasuk aparat polisi.

Sebelum kasus ini, berdasarkan catatan Monitorindonesia.com, bahwa sepanjang Januari hingga September 2024 setidaknya sudah terjadi beberapa kali pembubaran aksi protes damai yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal.

Aksi Global Climate Strike

Kegiatan ini diinisasi oleh sejumlah LSM namun mendapatkan intimidasi dari orang tak dikenal.

Mulanya, seorang pria yang bukan bagian dari peserta aksi berorasi memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pukul 13:30 WIB, beberapa orang preman merampas properti milik peserta aksi, seperti poster, pengeras suara, dan patung manekin yang menggambarkan Jokowi.

Meski polisi berada di lokasi, mereka tidak melakukan tindakan untuk menghentikan perampasan tersebut.

"Perampasan tersebut terjadi tepat di depan aparat yang bertugas. Alih-alih melindungi jalannya aksi damai, polisi memilih untuk diam dan menyaksikan tindak kekerasan tanpa melakukan upaya untuk menghentikannya," sebut Koalisi Global Strike, pada Jumat (27/9/2024).

Diskusi ICW

Diskusi yang direncanakan oleh LSM anti-korupsi, ICW, berjudul "Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufa" dibatalkan oleh manajemen Kala di Kalijaga, Blok M, Jakarta Selatan pada Kamis (12/9/2024).

Diskusi ini ingin membahas kontroversi terkait penggunaan fasilitas mewah oleh keluarga Jokowi, termasuk tentang politik dinasti.

Manajemen Kala di Kalijaga menyatakan bahwa ICW tidak mengantongi izin yang diperlukan untuk diskusi di lokasi tersebut.

Mereka juga menyebut acara tersebut rawan menimbulkan gangguan keamanan. Akibatnya, diskusi harus dipindahkan ke Guyonan Cafe yang berlokasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Peneliti ICW, Egi Primayogha, menyayangkan pembatalan ini dan menilai alasan yang diberikan pihak manajemen tidak berdasar.

Forum Air Rakyat di Hotel Oranjje Denpasar

Diskusi Forum Air Rakyat yang berlangsung di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali pada 20-21 Mei 2024, bertepatan dengan acara World Water Forum ke-10.

Diskusi ini bertujuan membahas pengelolaan sumber daya air yang berorientasi kepentingan masyarakat. Namun, acara tersebut dibubarkan oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN).

"Mereka bahkan mengusir tamu undangan, jurnalis, dan pembicara. Salah satu yang diusir adalah I Dewa Gede Palguna, mantan hakim Mahkamah Konstitusi RI," kata Koordinator DDF Ignasius Darmawan.

Kemudian pada 20 Mei, sekelompok massa ormas menerobos masuk ke lokasi diskusi dan mencopot atribut acara secara paksa.

Mereka melakukan intimidasi verbal dan fisik terhadap peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat umum.

Pada hari kedua, 21 Mei, intimidasi makin meningkat dengan adanya pengadangan dan penguncian ruang diskusi.

Pembubaran Ceramah Syariah Riza Basalamah

Pengajian yang dipimpin oleh penceramah Syafiq Riza Basalamah di Masjid Assalam Purimas, Gunung Anyar, Surabaya pada 22 Februari 2024, dibubarkan oleh Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

Organisasi tersebut menuding Syafiq Riza Basalamah sering menyerang ajaran dan amaliyah Nahdlatul Ulama (NU), termasuk dalam hal berzikir.

Pada pagi hari sebelum acara, GP Ansor dan Banser telah mengadakan musyawarah dengan pihak penyelenggara dan aparat setempat, serta sepakat untuk hanya menyelenggarakan salat maghrib berjamaah tanpa ceramah Syafiq Riza Basalamah.

Namun, panitia tetap menggelar pengajian pada sore harinya, sehingga massa dari GP Ansor dan Banser datang untuk membubarkan acara.

Diskusi Forum Anomali di Parepare

Diskusi yang digelar oleh Forum Anomali dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kota Parepare pada 19 Januari 2024 bertujuan untuk membahas masa depan dan anomali demokrasi di Indonesia. Tapi, diskusi tersebut dibubarkan oleh kepolisian setempat.

Diskusi ini menghadirkan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang, Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) Gielbran M. Noor, Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) Muhammad Haikal, dan Sekretaris Jenderal Sema Paramadina Afiq Naufal. Mereka juga merupakan pendiri Forum Anomali.

Kapolres Parepare, Arman Muis, telah memberikan imbauan agar acara tersebut dibatalkan. Meski demikian, penyelenggara tetap melanjutkan diskusi di tempat yang telah ditentukan.

Namun, saat acara berlangsung, sejumlah polisi datang memantau jalannya diskusi, kemudian membubarkan acara tersebut seperti dikutip dari monitorindonesia

Refly Harun soal Pembubaran Diskusi Kemang: Si Rambut Kuncir Bukan OTK, Jelas Berafiliasi ke Mana

Pakar hukum tata negara menanggapi kecurigaan polisi bahwa pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan telah direncanakan.

Perkembangan kasus itu dibahas Refly melalui siniar yang dalam akunnya di YouTube.

"Ini ada pertanyaan dari pihak kepolisian. Apakah peristiwa Kemang ini, ya, sudah terencana? Ini menarik. Kalau polisi nanya, ya, kita juga nanya. Jadi, kita sama-sama nanya, ya," ujar Refly Harun dilihat pada Rabu (2/10/2024).

Refly lantas pembacakan pemberitaan terkait kecurigaan polisi bahwa pembubaran diskusi sudah direncanakan.

Konon kecurigaan polisi muncul lantaran di antara pelaku ada yang diduga menginap di hotel terlebih dahulu, lalu berbaur dengan massa yang datang ke hotel untuk memprotes jalannya diskusi yang digelar Forum Tanah Air (FTA) dan diaspora.

Dalam siniar itu, Refly juga kembali menayangkan video pelaku yang telah ditangkap dan jadi tersangka di Polda Metro Jaya, hadir di acara sebuah partai politik.

Refly menggarisbawahi dirinya tidak bermaksud mengaitkan aksi pelaku dengan partai politik tersebut.

"Intinya adalah bahwa ada kegiatan di sebuah partai politik, dan dia hadir orang tersebut. Kan, enggak mungkin kalau dia hadir, orang OTK ya, dia bukan OTK, tetapi orang yang jelas berafiliasi ke mana, berkegiatan seperti apa. Begitu," tutur Refly.

Oleh karena itu, akademisi itu menilai tidak bisa dikatakan pelaku yang berambut kuncir adalah orang sembarangan alias tidak jelas.

"Ini orang yang jelas, tetapi, tentu pihak polisi yang harus memperjelasnya. Apa kaitannya, apa hubungannya?" lanjut Refly.

Dia menekankan bahwa pembubaran diskusi itu bukan peristiwa biasa, melainkan adalah teror terhadap demokrasi di negeri ini.

"Bayangkan, ini serangan terhadap konstitusi. Memang mungkin, sebagian orang mengatakan, ah lebay, dibegitukan saja sudah bagaimana, enggak. Kami sih biasa saja, tetapi yang kami pertahankan adalah demokrasi Indonesia," ucap Refly.

Tokoh kelahiran Palembang itu membayangkan sungguh gawat bila Indonesia kembali ke masa Orde Baru di mana orang mau diskusi dipersekusi, mau berkumpul juga dilarang, koruptor dan preman merajalela.

"Kita ingin negara ini menjadi negara yang baik, bukan negara premanisme yang kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara fisik, membubarkan kegiatan, mengancam," ucap Refly Harun.

Sebelumnya, Refly juga menyebut bahwa ada beberapa koleganya yang hadir di acara itu sempat berkoordinasi dengan petinggi-petinggi negara. Namun, dia tidak tahu apa tanggapan mereka.

"Ada konspirasi yang mengatakan ini persaingan si A si B, persaingan elite dan sebagainya, tetapi bisa jadi juga, apa, pengalihan isu Fufufafa. Agar kemudian tekanan terhadap Fufufafa berkurang," tutur Refly.

Fufufafa merupakan akun di media sosia Kaskus yang menurut pakar telematika Roy Suryo, 99,9 persen adalah milik Gibran.

"Jangan lupa, ya, Fufufafa kalau dituntut, itu bisa tidak dilantik sebagai wakil presiden, karena tidak lagi memenuhi syarat, melakukan perbuatan tercela. Mulai lima, sepuluh tahun yang lalu, sampai sekarang. Yaitu tidak mengakui bahwa itu akun miliknya," lanjut Refly dalam siniar di channel-nya di YouTube.

Hal yang juga dinilai aneh oleh Refly adalah, orang yang mengatakan akun Fufufafa 99,9 persen adalah Gibran, dilaporkan ke polisi.

"Bahkan, orang yang mengatakan 99,9 persen (Roy Suryo, red), itu dilaporkan ke polisi. Ini kan aneh sekali," ucap Refly.***