DAFTAR 35 Nama Digadang-Gadang Bakal Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, 'Wajah Baru' Mendominasi

Susunan kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai disusun dengan matang jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Bahkan, Prabowo dikabarkan telah memanggil sejumlah calon menterinya ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Kabar itu pun dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Ia menyebut jika orang dan nomenklatur kabinet tengah disusun, dan Prabowo sudah memanggil sejumlah nama untuk disiapkan di kabinet.

"Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun, dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil (Prabowo Subianto)," kata Muzani di Jakarta, Selasa (9/10/2024).

Muzani pun menanggapi perihal Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang akan masuk kembali di dalam kabinet Prabowo Subianto.

Menurutnya, menteri yang berkinerja baik dalam kabinet Jokowi akan dipakai lagi dalam kabinet Prabowo.

"Jadi, ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai," kata Muzani.

Tak hanya Sri Mulyani, nama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga dikabarkan masuk ke dalam kabinet Prabowo.

Terkait hal ini, Muzani juga membenarkan Pratikno juga masuk ke dalam bursa kabinet Prabowo.

"Saya enggak paham satu per satu, setahu saya ada (Pratikno)," ungkapnya.

Meski begitu, Muzani masih belum bisa merinci mengenai kementerian yang akan dijabat oleh Sri Mulyani dan Pratikno.

Termasuk, jumlah penambahan kementerian dalam kabinet Prabowo.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, juga sempat mengungkapkan ada lulusan SMA Taruna Nusantara yang bakal menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Setidaknya, bakal ada empat sosok alumni dari SMA di Magelang itu yang bakal mengisi kursi menteri nantinya. Hashim menyebut, nama-nama tersebut akan segera diumumkan.

Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo pun kini juga dikabarkan tengah menyiapkan sejumlah kadernya untuk dimasukkan ke dalam kabinet mendatang.

Sementara itu, di tengah penggodokan Kabinet Prabowo-Gibran, PDI Perjuangan (PDIP) pun dikabarkan telah menyiapkan sejumlah kadernya untuk mengisi pos kementerian.

Sinyal bergabungnya PDIP ini juga disampaikan oleh Muzani ketika ditanya soal peluang PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo.

Seorang sumber yang ditemui Tribunnews mengungkapkan, PDIP disebut bakal mendapat 3 sampai 4 kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Sejumlah nama kader PDIP yang santer bakal masuk ke dalam kabinet di antaranya Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey; kader PDIP yang juga Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas; serta mantan ajudan pribadi Megawati yang juga Kepala BIN, Budi Gunawan.

Sumber tersebut juga membeberkan beberapa pos kementerian yang bakal diisi oleh para kader partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dari Partai Gerindra akan membawa empat orang kader untuk membantu Prabowo di kabinet.

Mereka di antaranya Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi yang dikabarkan bakal menempati pos Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon akan mengisi pos kementerian baru yakni Menteri Kebudayaan, pemisahan dari Kemendikbud Ristek.

Lalu, ada Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) serta Romo Syafi'i sebagai Menteri Haji dan Umrah, Kementerian baru pecahan dari Kementerian Agama.

Sumber di lingkaran KIM juga mengungkapkan pos-pos menteri koordinator hampir pasti menjadi milik ketua umum partai.

Namun, belakangan muncul nama Sri Mulyani yang dikabarkan menempati jabatan Menko Perekonomian.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra di pos Kementerian baru yakni Menko Hukum dan HAM. Sedangkan, Budi Gunawan ditempatkan di Menko Politik dan Keamanan.

Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal diberi tugas baru memimpin Menko Infrastruktur.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga dikabarkan mendapat posisi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Sumber lain yang ditemui juga mengatakan, bahwa Partai Golkar juga akan mendapatkan sejumlah kursi menteri di kabinet Prabowo.

Di antaranya ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengisi posisi Menteri ESDM, Meutya Hafid di kursi Menkominfo, Nusron Wahid menjadi Menteri Ketenagakerjaan, Maman Abdurrahman menjadi Menteri UMKM, serta Dito Ariotedjo kembali melanjutkan sebagai Menpora.

Dari PAN, selain Zulkifli Hasan (Zulhas) yang kembali dipilih sebagai Menteri Perdagangan, ada nama Yandri Susanto sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sumber Tribunnews juga mengungkapkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikabarkan mendapat jatah dua kursi menteri. Ada nama, Raja Juli Antoni dan Isyana Bagoes Oka.

Raja Juli bakal mengisi kursi Menteri Kehutanan, sementara Isyana mendapat pos wakil menteri.

Sedangkan, orang-orang di lingkaran Prabowo akan ditempatkan di beberapa pos menteri dan kepala lembaga strategis.

Misalnya, Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menjadi kandidat kuat Menteri Pertahanan.

Lalu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI M Herindra akan ditugaskan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Posisi Kapolri, Prabowo tetap mempercayakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Lalu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani dikabarkan menjadi Jaksa Agung.

 Reda Manthovani diketahui merupakan saudara dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. 

Sementara itu, sejumlah menteri yang baru dilantik di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi disebut bakal dipertahankan oleh Prabowo di kabinet. 

Seperti Menteri Sosial, Saifullah Yusuf hingga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 

Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan mendapat jatah satu kursi menteri di kabinet Prabowo. 

Sedangkan, Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya soal jatah kursi dan pos kementerian kepada Prabowo.(tribun network/yud/dod)

Deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran:

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

2. Menteri Koordinator Hukum, dan HAM: Yusril Ihza Mahendra

3. Menteri Koordinator Perekonomian: Sri Mulyani

4. Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhaimin Iskandar

5. Menteri Koordinasi Investasi & Hilirisasi: Erick Thohir

6. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

8. Menteri Luar Negeri: Sugiono

9. Menteri Sekretariat Negara: Prasetyo Hadi

10. Menteri Agama: Jazilul Fawaid

11. Menteri Keuangan: Budi Gunadi Sadikin

12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Supratman Andi Agtas

13. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

14. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

15. Menteri Ristek: Pratikno

16. Menteri Kesehatan: Silmy Karim

17. Menteri Pekerjaan Umum: Teuku Riefky Harsya

18. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

19. Menteri Ketenagakerjaan: Nusron Wahid

20. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

21. Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan

22. Menteri Kelautan: Didit Herdiawan

23. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia

24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Meutya Hafid

25. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Abdullah Azwar Anas

26. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman 

27. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

28. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Yandri Susanto

29. Menteri Investasi/Kepala BKPM: Rosan Roeslani

30. Menteri UMKM: Maman Abdurrahman

31. Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo.

32. Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana

33. Kapolri: Listyo Sigit Prabowo

34. Kepala BIN: M Herindra

35. Jaksa Agung: Reda Manthovani

seperti dikutip dari tribunnews

Prabowo sebelumnya sempat melontarkan kode bakal banyak menteri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan kembali menjabat di kabinetnya. 

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang. Ya, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," kata Prabowo di acara BNI Investor Daily Summit 2024, Jakarta, Rabu (9/10) .

Ditambahnya jumlah kementerian itu tidak lepas dari langkah DPR dan pemerintah yang telah merevisi UU Kementerian Negara.

Salah satu poin penting dalam UU itu mengatur presiden memiliki kebebasan penuh untuk menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Padahal sebelumnya, dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 institusi.***

Baca Juga