[BREAKING NEWS] MK Kabulkan Sebagian Tuntutan Buruh Soal UU Cipta Kerja

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa tuntutan terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Beberapa tuntutan yang dikabulkan tersebut berkaitan dengan isu upah dan tenaga kerja asing.

Pantauan di lokasi, massa buruh yang menggelar unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, bersuka ria dengan putusan tersebut setelah menyaksikan sidang yang berlangsung di Gedung MK.

Mereka mendengar bersama-sama putusan yang dibacakan hakim MK mengenai masalah upah dan tenaga kerja asing.

Setelah jeda sidang, mereka pun bersyukur atas keputusan hakim MK yang mengabulkan tuntutan mereka.

Orator menyampaikan ucapan terima kasih atas beberapa putusan tersebut.

"Terima kasih untuk Hakim MK yang menyetujui permintaan kami, hidup Hakim MK," kata orator, Kamis (31/10/2024).

Para demonstran yang awalnya duduk bersantai diminta berbaris di depan mobil komando untuk merayakan hasil ini.

Mereka berjoget dan bernyanyi merayakan momen tersebut.

Bahkan, beberapa buruh merayakan dengan membuka kaos mereka dan berjoget ria.

Mereka diminta untuk membuka baju, kemudian bernyanyi dan berjoget di lokasi demo.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait klaster Tenaga Kerja Asing (TKA).

Uji materi nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh dkk ini mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 42 Ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2023.

Pasal tersebut berbunyi, "Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki."

Dalam pertimbangannya, MK berpandangan bahwa TKA yang dapat dipekerjakan di Indonesia hanya tenaga dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta dengan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

"Penting bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 42 Ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, 'Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia,'" kata Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat.(*)

Baca Juga