**[ANALISIS] Wacana Pembentukan Partai Projo: Ujian Pengaruh Jokowi Setelah Masa Jabatan**

Organisasi kemasyarakatan (ormas) Projo menyatakan niat untuk bertransformasi menjadi partai politik setelah sebelumnya berstatus sebagai kelompok relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah pengamat menilai momen ini sebagai ujian terhadap kekuatan politik Jokowi setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir.

Rencana Projo untuk beralih menjadi partai politik telah mengemuka sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2024, ketika mereka berperan sebagai salah satu kekuatan pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun demikian, elite Projo berkali-kali menyatakan bahwa mereka belum memiliki niat untuk menjadi partai politik. Saat ini, mereka masih fokus untuk memenangkan putra sulung Jokowi, Gibran, sebagai calon wakil presiden.

Belakangan, wacana Projo untuk menjadi partai kembali muncul. Bendahara Umum Projo, Panel Barus, mengakui adanya kemungkinan organisasinya berubah bentuk.

“Kalau Projo menjadi partai atau tidak, itu tergantung pertama-tama sepenuhnya pada keinginan rakyat. Kedua, transformasi apapun dalam tubuh Projo akan dibicarakan dan dibahas pada forum kongres,” ungkap Panel, pada Minggu (27/10).

Panel menjelaskan bahwa kongres Projo baru akan digelar pada Desember 2024, dan saat ini mereka sedang mempersiapkan penyelenggaraan acara tersebut.

Sementara itu, wacana Projo untuk menjadi partai telah sampai ke telinga Jokowi. Dia tidak melarang para loyalisnya untuk membentuk partai politik baru.

“Ya, terserah Projo,” kata Jokowi di Soto Triwindu, sebagaimana dikutip dari detikJateng, pada Minggu (27/10).

Pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi, berpendapat bahwa rencana ini akan menguji seberapa kuat Projo dan Jokowi setelah pergantian presiden.

Projo, menurutnya, harus membuktikan apakah basis massanya selama ini benar-benar konkret. Kekuatan Jokowi pascalengser juga akan terukur jika para loyalisnya terjun ke gelanggang politik.

“Projo bisa membuktikan apakah mereka memang memiliki massa yang nyata, karena selama ini orang menganggap Projo hanyalah kumpulan orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi,” kata Asrinaldi saat dihubungi pada Selasa (29/10).

Asrinaldi menambahkan bahwa Projo akan menghadapi tantangan berat jika benar-benar menjadi partai politik, mengingat banyak partai politik baru tidak mampu menggeser dominasi partai lama.

Dia memberikan contoh Partai Perindo yang gagal di dua kali pemilu meskipun didukung modal finansial dan eksposur media massa yang tinggi.

Begitu pula dengan PKPI, yang kekuatannya terus meluntur meskipun memiliki sosok seperti AM Hendropriyono.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, juga menilai sulitnya Projo bersaing dengan partai lain. Terlebih, Projo hadir sebagai partai yang mengusung Jokowi sebagai simbol.

Namun, ada beberapa partai lain, seperti PSI, yang telah memposisikan diri sebagai pengikut Jokowi.

Projo, menurut Arifki, hanya akan bergantung pada sosok Jokowi, dan ia mengingatkan bahwa Jokowi tidak lagi sekuat saat masih menjabat presiden.

“Seberapa maksimal Projo bisa bersaing di era Presiden Prabowo? Di sisi lain, Projo tidak bisa hanya mengandalkan basis politik Jokowi, karena PSI juga dipimpin Kaesang, putra Jokowi,” ujar Arifki.

Akankah Jokowi turun gunung dalam wacana Projo menjadi partai politik?

Arifki meragukan Jokowi akan aktif terlibat dalam pembentukan partai baru. Menurutnya, level Jokowi terlalu tinggi untuk memimpin partai baru.

Jika Jokowi mau, katanya, PSI sebenarnya sudah memiliki infrastruktur politik yang lebih matang. Namun, hingga saat ini, Jokowi tetap tidak berpartai.

“Kalau bergabung mungkin tidak ya. Karena bergabung dengan partai seperti Projo mungkin tidak menarik bagi Pak Jokowi,” ucap Arifki.

Asrinaldi juga sependapat. Ia menyatakan bahwa Jokowi baru akan mau menjadi ketua umum bila ada peluang di partai-partai besar seperti Golkar.

Meski demikian, Asrinaldi memperkirakan bahwa Jokowi tetap akan terlibat di Partai Projo. Dia melihat Jokowi mungkin akan masuk ke dalam struktur, tetapi bukan sebagai pengurus harian.

“Beliau bisa jadi penasihat atau ketua dewan pertimbangan, sebagai simbol saja,” ujarnya.

Kepentingan di balik Partai Projo diyakini Asrinaldi bukan datang dari Jokowi. Ia menyatakan bahwa ide tersebut kemungkinan berasal dari para relawan.

Relawan, menurutnya, membutuhkan suntikan kekuatan setelah Jokowi tidak lagi menjabat presiden. Selama ini, mereka bergantung pada pengaruh Jokowi di kursi presiden.

“Ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi orang yang berpengaruh dalam kekuasaan, dalam arti langsung, mereka juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa,” jelas Asrinaldi.

“Mereka sadar Pak Jokowi masih memiliki massa pendukung, dan Projo bisa memobilisasi dukungan tersebut. Mereka yakin bisa mendapatkan kursi, dan itu akan memperkuat eksistensi Projo dalam sistem politik sebagai sebuah partai,” imbuhnya.

Arifki juga mencatat bahwa Projo memiliki kepentingan di balik pembentukan partai. Selama ini, mereka dianggap sebelah mata meskipun telah habis-habisan mendukung Jokowi di pilpres.

Pada Pilpres 2019, mereka nyaris tidak mendapatkan jatah di kabinet. Jokowi hanya memberikan kursi wakil menteri untuk Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, setelah dia bersuara lantang di publik.

Usai Pilpres 2024, Projo hanya memperoleh satu jatah kursi. Budi Arie digeser dari Menkominfo ke Menteri Koperasi.

“Projo dinilai sama saja dengan relawan lainnya. Berbeda dengan partai, meskipun PSI maupun Gelora tidak duduk di parlemen, mereka memiliki ukuran suara yang jelas, yaitu 3 persen atau 2 persen pemilih. Relawan tidak memiliki ukuran basis massa tersebut,” tuturnya.(*)