Akbar Faizal Desak Prabowo Bereskan Gelar Instan di Kalangan Pejabat

Politikus Akbar Faizal menyampaikan pesan khusus kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait isu penting dalam dunia pendidikan tinggi.

Akbar berharap Prabowo memperhatikan praktik pemberian gelar akademik, terutama gelar profesor dan doktor, yang dinilainya tidak melalui proses yang semestinya.

"Yth Pak Prabowo, kami akan sangat mengapresiasi jika salah satu syarat calon Menteri Pendidikan adalah menata dan melarang universitas memberikan gelar Profesor dan doktor tanpa proses yang layak," ujar Akbar dalam keterangannya di aplikasi X @akbarfaizal (16/10/2024).

Akbar menyoroti fenomena di mana sejumlah calon menteri dan pejabat publik tiba-tiba mendapatkan gelar doktor dari universitas bergengsi, yang memicu kontroversi dan perbincangan publik.

"Dua calon menteri Anda tiba-tiba jadi doktor di dua Universitas hebat yang prosesnya jadi gunjingan," ucapnya.

Ia juga mencatat fenomena serupa terjadi menjelang pemilihan kepala daerah, di mana beberapa calon gubernur, walikota, dan bupati mendadak memperoleh gelar akademis tinggi.

"Juga beberapa calon Gubernur, walikota dan bupati jelang Pilkada," tambahnya.

Akbar bilang, dirinya mendukung Prabowo untuk mengakhiri praktik yang ia sebut sebagai “penipuan diri sendiri” ini, guna menjaga integritas pendidikan tinggi di Indonesia.

"Kami dukung bapak akhiri proses penipuan diri sendiri ini," tandasnya.

Belakangan ini, fenomena pemberian gelar akademik seperti profesor hingga doktor kepada pejabat dan kalangan elite menjadi sorotan publik.

Gelar-gelar yang seharusnya mencerminkan pencapaian intelektual dan komitmen terhadap penelitian ilmiah tampaknya semakin mudah didapatkan oleh mereka yang berada di lingkaran kekuasaan atau memiliki pengaruh besar.

Proses yang biasanya membutuhkan bertahun-tahun penelitian, publikasi ilmiah, dan kontribusi nyata bagi keilmuan, kini dipandang tidak lagi diikuti secara layak oleh beberapa pihak.

Fenomena ini semakin mencuat ketika beberapa pejabat publik tiba-tiba diumumkan telah meraih gelar doktor dari universitas ternama, tanpa terdengar kabar sebelumnya bahwa mereka menjalani proses pendidikan yang panjang dan menuntut.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra pernah mengkritik keras Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) terkait fenomena mudahnya pejabat mendapatkan gelar profesor, sementara dosen yang meniti karier di dunia akademik justru kesulitan mencapai gelar tertinggi tersebut.

Kritik ini disampaikan Saldi dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang risalahnya dilansir pada Kamis, 9 September 2021.

Saldi menyoroti perbedaan antara profesor kehormatan yang diberikan kepada pejabat dengan profesor yang diraih melalui jalur akademik karir.

Ia menegaskan bahwa dalam praktiknya, gelar profesor yang diberikan kepada pejabat kerap dipandang sama dengan gelar yang diperoleh akademisi yang bekerja keras meniti karier di universitas seperti dikutip dari fajar

Akbar Faizal Sentil Dua Calon Menteri Punya Gelar Doktor Tak Biasa, Minta Prabowo Benahi, Siapa?

Politisi senior Akbar Faizal menyoroti sejumlah figur yang dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/10/2024).

Untuk diketahui puluhan tokoh diduga bakal menjadi menteri, wakil menteri hingga kepala badan di kabinet mendatang telah didatangkan ke Kertanegara.

Akbar Faizal sendiri menyoroti soal syarat calon menteru pendidikan tinggi.

Ia menyebut harusnya calon menteri yang bakal mengurut perguruan tinggi bisa membenahi sistem pendidikan yang ada.

"Yth Pak @prabowo, kami akan sangat mengapresiasi jika salah satu syarat calon menteri pendidikan tinggi—atau entah apa nomenklaturnya kelak— adalah menata dan melarang univ memberikan gelar profesor dan doktor tanpa proses yang layak," tulis Akbar Faisal.

Menurut Akbar Faisal, ada dua tokoh yang diundang Prabowo mendapat gelar doktor secara tiba-tiba.

"Dua calon menteri Anda tiba-tiba jadi doktor di dua univ hebat yang prosesnya jadi gunjingan. Juga beberapa calon gub, walikota, dan bupati jelang Pilkada. Kami dukung Bapak akhiri proses penipuan diri sendiri ini," imbuhnya.

Cuitan Akbar Faisal itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet.

"Dari sekian nama yang diundang, terlihat lebih banyak aspek politik ketimbang moral ataupun etik. Berharap lebih jauh untuk pembenahan moral keliatannya jauh panggang dari api," komentar warganet.

"Di Indonesia cukup ijazah palsu bisa jadi pejabat," tulis warganet di kolom komentar.

"Bukan cuma Raffi, Bahlil pun begitu rupanya,***

Baca Juga