5 Menteri Prabowo Paling Miskin, Ada Yang Tak Punya Aset Tanah dan Bangunan

 Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Senin (21/10/2024). 

Banyak dari menteri itu sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagian ada yang belum memperbarui data LHKPN karena sudah lama tak menjadi penyelenggara negara. Bahkan ada pula yang belum melapor sama sekali.

Ada yang menteri yang memiliki harta hingga triliunan rupiah dan ada yang 'cuma' miliaran  rupiah (termiskin).

Berikut daftar lima menteri termiskin dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id:

Yusril Ihza Mahendra

Prabowo menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 2007 sewaktu menjabat Menteri Sekretaris Negara.

Berdasarkan data itu, Yusril tercatat memiliki harta Rp 1.623.362.911 (Rp 1,6 miliar).

Dia melaporkan kepemilikan harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) senilai total Rp 20.310.000.

Lokasinya tersebar di Tangerang. Ada juga yang di Bogor dan Belitung.

Yusril mencantumkan lima kendaraan, yaitu motor NSU tahun 1958, mobil Volvo, mobil Toyota tahun 1958, mobil BMW tahun 2003, dan mobil Mitsubishi tahun 2004, dengan nilai Rp 105.000.000.

Yusril tercatat memiliki aset perkebunan dengan luas 6,7 hektare senilai Rp 94.000.000.000.

Ia juga memiliki harta bergerak lainnya Rp 1.328.677.000; giro dan setara kas lainnya Rp 75.375.911.

Hanif Faisol

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mempunyai harta Rp 2.802.197.150 (Rp 2,8 miliar) berdasarkan laporan 17 Maret 2024.

Waktu itu ia melapor sebagai Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hanif memiliki aset tanah dan bangunan di Tanah Bumbu dan Banjar senilai total Rp 2.645.197.150.

Dalam data LHKPN, Hanif tercatat hanya memiliki satu kendaraan yaitu mobil Toyota Corolla Altis tahun 2012 senilai Rp 125.000.000.

Hanif juga mempunyai kas dan setara kas Rp 32.000.000.

Wihaji

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengantongi harta Rp 3.400.958.514 (Rp 3,4 miliar) berdasarkan laporan 4 Januari 2022.

Wihaji terakhir melaporkan LHKPN ke KPK pada saat menjabat Bupati Batang.

Ia melaporkan memiliki aset tanah dan bangunan di Depok dan Pekalongan dengan nilai total Rp 2.123.930.000.

Wihaji mencantumkan lima kendaraan, yaitu motor Yamaha tahun 2009, motor Honda tahun 2010, motor Yamaha tahun 2015, mobil Toyota Innova tahun 2019, dan mobil Suzuki Jeep tahun 1990 dengan harga keseluruhan Rp 481.500.000.

Wihaji turut memiliki harta bergerak lainnya Rp 8.914.000; kas dan setara kas Rp 806.476.335. 

Ia tercatat punya utang sebanyak Rp 19.861.821.

Natalius Pigai

Menteri HAM Natalius Pigai mempunyai harta kekayaan Rp 4.370.000.000 berdasarkan laporan 9 Juli 2019.

Pigai melapor untuk kebutuhan pencalonan sebagai pimpinan KPK. Dalam laporan LHKPN, Pigai mengaku tidak memiliki aset tanah dan bangunan.

Ia melapor satu kendaraan, mobil CRV tahun 2011 senilai Rp 300.000.000.

Pigai juga melaporkan harta bergerak lainnya Rp 70.000.000; surat berharga Rp 2.000.000.000; kas dan setara kas Rp 2.000.000.000.

Yassierli

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tercatat mengantongi harta Rp 4.525.000.000 berdasarkan laporan 30 Maret 2021.

Waktu itu Yassierli melapor sebagai Ketua Prodi Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Yassierli melaporkan mempunyai aset tanah dan bangunan di Bandung Barat dan Bandung dengan nilai total Rp 4.050.000.000.

Garasi Yassierli terisi tiga kendaraan, yakni mobil Toyota Innova tahun 2017, mobil Toyota Avanza tahun 2009, dan motor Honda Vario tahun 2015 dengan nilai keseluruhan Rp 205.000.000.

Ia turut melaporkan memiliki kas dan setara kas Rp 207.000.000 seperti dikutip dari tribunnews

Daftar Lengkap LHKPN 109 Anggota Kabinet Merah Putih Prabowo,

Presiden Prabowo Subianto sudah melantik Kabinet Merah Putih yang akan membantunya dalam pemerintahan. Total ada 109 anggota kabinet tersebut. Mulai dari Menteri Koordinator, Menteri teknis, Pejabat setingkat Menteri, serta Wakil Menteri.

Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari pejabat publik, militer, polisi, hingga swasta. Berapa harta kekayaan dalam LHKPN mereka?

Berikut daftarnya:

Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan: Rp 22.897.379.555 (Per 26 Juli 2013)
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra: Rp 1.623.362.911 (Per 31 Mei 2007)
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp 411.677.681.844 (Per 26 Maret 2024)
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp 15.055.974.417 (Per 28 Maret 2024)
5. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp 116.530.289.450 (Per 8 Mei 2024)
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp 25.975.043.212 (Per 17 Oktober 2023)
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp 32.612.623.467 (Per 22 Maret 2024)
8. Menteri BUMN Erick Thohir: Rp 2.313.421.974.354 (Per 27 Maret 2024)
9. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp 79.841.692.348 (Per 15 Maret 2024)
10. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp 200.537.426.176 (Per 30 Maret 2024)
11. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp 1.196.888.974.071 (Per 31 Maret 2024)
12. Menteri Agama Nasaruddin Umar: Rp 67.662.287.043 (Per 28 Maret 2024)
13. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp 25.898.566.375 (Per 16 Maret 2024)
14. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: -
15. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding: Rp 8.528.042.900 (Per 16 April 2019)
16. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp 7.869.464.776 (Per 31 Desember 2005)
17. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: -
18. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp 17.154.015.081 (Per 13 September 2024)
19. Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp 6.864.679.466 (Per 6 Maret 2024)
20. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp 44.128.421.231 (Per 28 Maret 2024)
21. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp 23.677.700.644 (Per 1 Mei 2014)
22. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp 860.715.364.555 (Per 10 Juni 2024)
23. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp 22.899.840.099 (Per 15 Maret 2024)
24. Menteri HAM Natalius Pigai: Rp 4.370.000.000 (Per 9 Juli 2019)
25. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp 2.802.197.150 (Per 17 Maret 2024)
26. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp 8.893.732.283 (Per 22 Maret 2024)
27. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp 4.525.000.000 (Per 30 Maret 2021)
28. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp 197.538.748.706 (Per 27 Maret 2024)
29. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp 310.420.076.693 (Per 1 April 2024)
30. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp 3.400.958.514 (Per 4 Januari 2022)
31. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito (Dito Ariotedjo): Rp 288.724.801.483 (Per 31 Maret 2024)
32. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman: Rp 15.789.116.232 (Per 3 April 2024)
33. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid: Rp 17.534.956.944 (Per 27 Maret 2024)
34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid: Rp 18.728.216.636 (Per 22 Juli 2024)
35. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi: Rp 7.109.000.000 (Per 24 April 2024)
36. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto: Rp 19.850.919.025 (Per 8 Juni 2023)
37. Menteri Luar Negeri Sugiono: Rp 10.994.176.184 (Per 27 Mei 2024)
38. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait: Rp 85.803.512.722 (Per 29 April 2020)
39. Menteri Kebudayaan Fadli Zon: Rp 34.933.909.613 (Per 10 September 2024)
40. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara: -
41. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto: Rp 20.760.411.788 (Per 31 Mei 2024)
42. Menteri Sosial Saifullah Yusuf: Rp 26.274.196.491 (Per 27 Maret 2024)
43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi: -
44. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy: Rp 12.025.292.540 (Per 22 Juli 2003)
45. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo: -
46. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono: Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
47. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi: Rp 102.117.900.000 (Per 27 Maret 2024)
48. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini: Rp 27.033.159.518 (Per 25 Maret 2024)
49. Kepala BIN Muhammad Herindra: Rp 23.463.716.345 (Per 5 April 2024)
50. Jaksa Agung ST Burhanuddin: Rp 11.840.701.499 (Per 17 Februari 2024)
51. Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto: Rp 6.229.688.095 (Per 14 April 2021)
52. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi: -
53. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya: -

Wakil Menteri

1. Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk F Paulus: Rp 15.846.877.883 (Per 31 Maret 2024)
2. Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan: -
3. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Rp 4.833.638.818 (Per 12 Maret 2019)
4. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Rp 21.599.111.692 (Per 7 Februari 2024)
5. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto: Rp 6.353.487.500 (Per 28 Maret 2024)
6. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk: Rp 8.331.607.764 (Per 5 April 2024)
7. Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta: Rp 6.579.720.000 (Per 7 Desember 2009)
8. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir: Rp 9.601.254.300 (Per 29 Maret 2024)
9. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Rp 8.353.514.881 (Per 20 Maret 2024
10. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Rp 15.972.888.532 (Per 19 Maret 2024)
11. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i: Rp 4.082.963.712 (Per 24 Maret 2022)
12. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej: Rp 20.694.496.446 (2 Maret 2023)
13. Wakil Menteri HAM Mugiyanto: -
14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim: Rp 218.355.033.256 (Per 23 Maret 2024)
15. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono: -
16. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Rp 111.166.436.974 (Per 29 Februari 2024)
17. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu: Rp 22.196.297.220 (Per 16 April 2024)
18. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq: Rp 9.852.260.626 (Per 25 Maret 2024)
19. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat: -
20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan: -
21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie: -
22. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: -
23. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono: Rp 77.060.742.034 (Per 8 Maret 2024)
24. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono: -
25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan: Rp 4.840.260.877 (Per 21 Maret 2022)
26. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Rp 8.419.067.107 (Per 24 Maret 2024)
27. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla: -
28. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza: Rp 5.797.000.000 (Per 16 Januari 2024)
29. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti: Rp 2.657.370.131 (Per 30 April 2020)
30. Wakil Menteri ESDM Yuliot: Rp 12.016.909.062 (Per 16 Agustus 2024)
31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Rp 6.392.251.463 (Per 28 Februari 2024)
32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Rp 7.582.876.506 (Per 1 Agustus 2014)
33. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Rp 22.055.620.165 (Per 24 Maret 2022)
34. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi: Rp 410.000.000 (Per 25 Maret 2019)
35. Wakil Menteri Perhubungan Komjen (Purn) Suntana: Rp 6.077.586.584 (Per 24 Januari 2024)
36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo: -
37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria: Rp 14.125.928.069 (Per 28 Maret 2024)
38. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: -
39. Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar: Rp 67.345.681.000 (Per 23 Mei 2019)
40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan: Rp 94.196.945.323 (Per 28 Maret 2024)
41. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan: -
42. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard: Rp 7.375.759.131 (Per 28 Maret 2024)
43. Wakil Menteri PANRB Komjen (Purn) Purwadi Arianto: Rp 43.492.783.774 (Per 30 Maret 2023)
44. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Rp 119.031.829.931 (Per 27 Maret 2024)
45. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf: Rp 5.890.552.057 (Per 31 Maret 2021)
46. Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria: Rp 29.884.952.812 (29 Maret 2024)
47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka:
48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono: Rp 169.542.946.635 (Per 29 April 2020)
49. Wamen Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu: -
50. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: -
51. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Rp 8.490.751.067 (3 Maret 2024)
52. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa: -
53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar: -
54. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: -
55. Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat: -
56. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari: -