Tak Baik Kalau Prabowo Jadi Tukang Cuci Piring karena Kotoran-kotoran Jokowi

 

Analis politik Jamiluddin Ritonga berpendapat tak baik kalau Presiden terpilih Prabowo Subianto hanya melakukan cuci piring karena kotoran-kotoran yang dilakukan Jokowi.

Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo jelang purna tugasnya sebagai presiden bakal menjadi beban berat Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya ke depan.

Jamiluddin berharap kebijakan-kebijakan Jokowi jelang lengser itu tidak memberikan beban tambahan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

“Yang dikhawatirkan Prabowo ini akan mencounter seluruh kebijakan yang dilakukan Jokowi untuk mengamankan posisinya. Nah, tidak baik kalau presiden terpilih nanti hanya melakukan cuci piring, karena kotoran-kotoran yang dilakukan Pak Jokowi,” kata Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Rabu (18/9).

Dia berpendapat jika Jokowi tidak menarik kebijakan-kebijakan nyelenehnya jelang lengser, maka Prabowo bakal kelimpungan membersihkan kebijakan Jokowi itu.

Dia berharap kebijakan-kebijakan Jokowi jelang lengser itu tidak memberikan beban tambahan bagi pemerintahan Prabowo nanti.

“Kita sudah tahu, kebijakan Pak Jokowi selama ini selalu kontroversial, nah jangan sampai kebijakan-kebijakan itu nanti memperlemah presiden terpilih,” katanya.

Untuk itu, kata Jamiluddin, Presiden Jokowi idealnya, dalam waktu yang singkat ini hanya melaksanakan kegiatan rutin saja.

“Kalau itu dilakukannya tentu harapannya presiden terpilih nantinya dapat langsung melakukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan janji-janjinya,” tutupnya.

Jamiluddin Ritonga jelang pelantikan Prabowo menjadi presiden. Salah satu kebijakan nyeleneh yang dikeluarkan Jokowi yakni melegalkan aktivitas penambangan pasir yang sudah 20 tahun dilarang.

“Saya juga sampai sekarang bertanya-tanya apa motivasi Pak Jokowi membuat banyak kebijakan salah satunya pasir tadi,” kata Jamiluddin.

Menurutnya, Jokowi tengah memberi beban kepada Prabowo Subianto sebagai presiden penggantinya dengan kebijakan yang kontroversi.

“Harusnya, seorang presiden enam bulan sebelum dia purna bakti idealnya tidak usah mengambil kebijakan strategis, karena itu akan menjadi beban kepada presiden terpilih,” katanya. ***

Sumber Berita / Artikel Asli : pojoksatu

Baca Juga