Soal Peringatan Darurat, Habib Bahar: Dari Dulu Saya dan Habib Rizieq Udah Ingati

 

Pimpinan Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin, Habib Bahar bin Smith turut buka suara soal ramainya gerakan ‘Peringatan Darurat’ di media sosial beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, gerakan ini ditandai dengan beredarnya gambar burung garuda berlatar belakang biru bertuliskan ‘Peringatan Darurat’ di bagian atas.

Gerakan Peringatan Darurat itu muncul setelah DPR dan pemerintah menganulir atau ‘melecehkan’ putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas syarat pencalonan kepala daerah.

Keputusan MK ini tentunya membawa angin segar dalam pencalonan gubernur Jakarta yang sebelumnya menuai polemik lantaran parta-partai besar membangun ‘koalisi raksasa’ dan memborong seluruh tiket.

Putusan MK ini membuat partai politik dengan modal suara yang rendah dapat mengusung calon gubernur, membuka peluang paslon baru ikut meramaikan kontestasi Pilkada Jakarta.

Namun sehari pasca putusan MK, pemerintah dan DPR langsung menggelar rapat untuk merevisi Undang-undang Pilkada hingga memantik gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat.

“Kemaren mahasiswa turun, semua orang turun, baru kalian rasa, dari dulu Habib Rizieq Shohab dan saya sudah sampaikan bagaimana kurang ajarnya ini rezim, tidak adilnya mereka, kezaliman mereka, baru kalian rasakan kemarin,” ujar Bahar di Youtube pribadinya, dilihat Senin, 2 September 2024.

Bahar mengatakan, ‘Peringatan Darurat’ yang disampaikan sejak dahulu membuatnya harus mendekam di penjara hingga dicap radikal. Padahal, kata dia, semua itu adalah bentuk perlawanan terhadap putusan pemerintah yang tidak pro rakyat.

“Tahun-tahun kemarin kemana aja, saya dipenjara, Habib Rizieq dipenjara, kami dibilang radikal, intoleran, dibilang macem-macem, nah sekarang kalian rasakan sendiri kan apa yang selama ini kami perjuangkan untuk kalian. Kami berjuang untuk bangsa dan rakyat,” tegasnya.

Bahar menyayangkan, sejak dahulu hingga saat ini jarang ditemui pemerintah mengeluarkan peraturan yang mementingkan rakyat. Dia menilai, sejumlah peraturan yang dibuat hanya untuk mementingkan diri sendiri dan golongan.

“Pejabat sekarang mengambil sesuatu sesuai kemauan mereka, kalau sesuatu itu menguntungkan mereka, mereka bakal ambil. Sama kayak kemaren jika ada putusan MK yang menguntungkan mereka, mereka ambil. Tapi jika putusan MK tidak menguntungkan mereka, seluruh anggota dewan justru mau merevisi,” pungkasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : viva

Baca Juga