Refly Harun Tantang Prabowo Usut Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Bobby

 

Presiden terpilih Prabowo Subianto ditantang merealisasikan janji politiknya untuk memberantas korupsi saat resmi menjabat sebagai Presiden 2024-2029.

Tantangan tersebut disampaikan pakar hukum tata negara, Refly Harun berkaitan kasus dugaan gratifikasi jet pribadi yang kini dituduhkan kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan menantunya, Bobby Nasution.

"Hai Pak Prabowo, coba realisasikan janji anda untuk memberantas korupsi itu. Mulailah dari dugaan-dugaan korupsi yang kita diskusikan (dugaan gratifikasi Kaesang dan Bobby)," tegas Refly Harun dalam diskusi iNews sebagaimana dikutip Kamis (12/9).

Menurutnya, dugaan gratifikasi terhadap keluarga Presiden Jokowi ini hanya bisa selesai lewat meja hukum. Sebab jika tidak, maka isu ini akan menguap begitu saja tanpa kejelasan siapa yang benar.

"Biar clear masalahnya, kalau itu suap, katakan suap, Kalau tidak (terbukti), case closed. Selesai," tegas Refly.

Adapun penegakan hukum ini penting demi memperjelas bola liar yang kini masih masif digaungkan publik.

"Yang paling penting, sebagai warga negara kita berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi di lapangan manapun," tandasnya sepeti dikutip dari rmol

Banyak Masalah, Rakyat Minta Prabowo Tidak Lindungi Keluarga Jokowi

Prabowo Subianto diminta menegakkan supremasi hukum ketika resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Salah satu yang harus ditegakkan adalah dengan tidak memberi ruang istimewa untuk pergerakan dinasti politik Joko Widodo.

"Ketika sudah dilantik, publik berharap Prabowo fokus pada visi kebangkitan nasional, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat dengan tidak memberi ruang istimewa, perlindungan spesifik kepada satu keluarga yang dianggap bermasalah, yaitu Jokowi," kata aktivis Faizal Assegaf dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Kamis (12/9).

Sebagai seorang Kepala Negara, sah bagi Prabowo untuk tetap menjaga pemerintahan dari intervensi pihak lain. Termasuk dari presiden terdahulu seperti Jokowi.

Dewasa ini, Faizal melihat publik sudah muak dengan manuver politik Presiden Jokowi. Bahkan gerakan perlawanan ini tidak hanya datang dari kelompok oposisi, melainkan para pendukung Jokowi yang mulai sadar atas bahaya dinasti politik.

"Bahkan mantan jantung dari kekuasaan Jokowi itu sendiri, yaitu mantan Menko Polhukam, Mahfud MD yang hari ini terus meyakinkan rakyat bahwa penegakan hukum tidak bisa dihindari kalau ingin punya rasa keadilan," jelas Faizal.

Melihat pergerakan Mahfud MD dan tokoh-tokoh kritis lain, menunjukkan rakyat sudah mulai bersatu agar mendorong Prabowo berdiri tegak menjalankan pemerintahan ke depan.

"Kalau Jokowi selama 10 tahun melumpuhkan konfirmasi rakyat melalui DPR, di mana DPR jadi mandul, maka rakyat boleh meminta konfirmasi, klarifikasi tentang semua kebijakan dan perilaku dinasti Jokowi melalui pengadilan," tandasnya.***