Politikus PDIP: Mari Bersatu Lawan Jokowi!

 Politikus PDIP Ribka Tjiptaning mengkritik keras kelakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah meninggalkan kepentingan rakyat. Mantan Wali Kota Solo itu lebih memperjuangkan keluarganya.

“Mari bersatu untuk melawan Jokowi. Jangan salahkan rakyat sebut Jokowi anjing kapitalis,” kata Ribka Tjiptaning  dalam video yang beredar di acara peringatan 27 Juli (Kudatuli) beberapa waktu lalu.

Ribka menilai Rezim Jokowi sudah menjadi Neo-Orba. 

“Yang punya uang di sana, militer di sana, penguasa di sana, dan rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Hati-hati rezim ini Neo-Orba,” paparnya.

Ribka menilai banyak pelanggaran HAM dalam peristiwa ‘Sabtu Kelabu’ yang terjadi pada 27 Juli 1996 itu.

“Kita sepakat mendesak Jokowi bahwa peristiwa 27 Juli ini dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat,” tegasnya.

Ia mengatakan, Kudatuli merupakan peristiwa pengambilalihan paksa Kantor DPP PDI yang dikuasai Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Soerjadi. 

“Kalau tidak ada Reformasi tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada Reformasi tidak ada anak petani bisa jadi bupati, wali kota, tidak ada Reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden,” tegas Ribka.

Hingga 28 tahun berselang, pengorbanan sejumlah elemen masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi kala itu kini telah dinikmati banyak pihak, termasuk Jokowi dan keluarganya. 

“Dulu yang bisa jadi pejabat dari RT, RW, lurah, camat itu pasti Golkar, tapi karena ada peristiwa 27 juli, Reformasi maka ada satu perubahan yang dahsyat yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai,” ujarnya sepeti dikutip dari suaranasional

Jokowi Setuju Bersatu Usai Kompetisi, Politikus PDIP: Garing Banget

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevry Sitorus merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sepakat semua pihak untuk bersatu kembali setelah kompetisi. Deddy mengatakan yang disampaikan Jokowi kurang substansial dan tampak normatif.

"Itu pernyataan yang sangat normatif, kan memang yang bertarung semua WNI dan tidak ada WNA. Jadi Presiden bicara tentang hal yang kurang substansial," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Deddy mempertanyakan apakah Presiden Jokowi dapat memastikan Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Ia meragukan hal itu layaknya aspirasi beberapa suara yang telah masuk ke pihaknya.

"Sama normatifnya dengan pernyataan setelah kompetisi bersatu kembali, menurut saya itu garing banget. Yang rakyat perlu tahu adalah apakah kita bisa percaya bahwa pemilu ini bisa luber dan jurdil?" ucap Deddy.

Menurut Deddy, majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto adalah pertaruhan nama besar Jokowi. Gibran diketahui sebagai Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi.

"Banyak tokoh yang menyampaikan keprihatinan yang sama pada kita, umumnya berkata 'Yang bertarung anak Presiden sendiri, apa mungkin beliau hanya akan berada di pinggir lapangan dan menonton saja seperti nonton acara 17-an di kampung?'," ujar Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP ini.

"Bagaimanapun, menang atau kalahnya Gibran adalah pertaruhan besar bagi kehormatan Pak Jokowi, baik sebagai penguasa maupun sebagai seorang ayah. Itu pesan-pesan yang kami terima dari berbagai kalangan," sambungnya.

Ia menyebut kekuasaan pemerintah saat ini sudah melebihi batas. Deddy menyinggung soal baliho Gibran ataupun Ketum PSI Kaesang Pangarep yang dilakukan oleh salah satu institusi tertentu.

"Sudah banyak tokoh dari berbagai kalangan yang menunjukkan sikap kritis bahkan perasaan dikhianati. Bisa lihat komen-komen publik di media sosial, maupun di kolom komentar berita-berita media mainstream, betapa keraguan dan kemuakan terhadap perilaku kekuasaan hari ini yang dianggap sudah melebihi batas," katanya.

Ia mengatakan Presiden Jokowi tak tepat mengatakan pemilu kali ini jangan membawa perasaan. Ia mengatakan masyarakat saat memilih Jokowi selama dua periode juga dengan perasaan.***