Penyusunan Kabinet Prabowo Bukan Soal Bagi-bagi Kekuasaan

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang, diprediksi akan menyusun kabinetnya tidak berdasarkan balas budi kepada partai politik atau pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam kemenangannya.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, Prabowo yang terpilih pada Pilpres 2024 bersama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, akan mempertimbangkan sejumlah hal dalam memilih menteri.

Dia meyakini, penambahan jumlah kementerian era Prabowo yang diperkirakan akan mencapai 40 hingga 44 kementerian, atau lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi yang sebanyak 34 kementerian, tidak bisa langsung disimpulkan sebagai ajang mengakomodir pihak-pihak yang berkontribusi dalam kemenangannya.

"Meskipun koalisi Prabowo-Gibran telah menjadi koalisi gemuk yang menyisakan PDIP di luar Pemerintahan, tetapi Prabowo tidak akan tersandera oleh kekuatan politik dalam pembentukan kabinet," ujar Subiran kepada RMOL, pada Senin (16/9).

Magister ilmu komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengamati, karakter hingga prinsip kepemimpinan Prabowo terbilang idealis dan strategis, sehingga tidak terlalu pragmatis.

"Ditambah lagi dengan komitmen visi Indonesia Maju 2045, maka kabinet Prabowo-Gibran akan diarahkan sejarah untuk membentuk zaken kabinet atau yang biasa disebut sebagai kabinet yang terdiri dari para pakar, atau kabinet profesional," tuturnya.

Oleh karena itu, penulis buku "Negara Katanya" tersebut meyakini Prabowo akan menyusun kabinet bukan karena balas budi politik semata, tetap juga memikirkan jangka panjang dari keberlangsungan pemerintahan yang alam berjalan sejak akhir 2024 hingga 2029 mendatang.

"Jadi Prabowo akan mewajibkan partai politik mengirimkan kader terbaiknya untuk masuk kabinet dengan syarat profesional dan pakar di bidang yang akan ditugaskan," katanya.

"Jadi bukan sekedar politik akomodatif apalagi sekedar bagi-bagi kue kekuasaan," tandasnya seperti dikutip dari rmol

 Pengamat: Zaken Kabinet Prabowo hanya Gimik Politik

Wacana Zaken Kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai hanya sekadar gimik politik semata.

“Sekilas rencana itu merupakan keinginan mulia dan perlu diapresiasi masyarakat. Namun jika dicermati lebih dalam, rencana itu akan sulit terwujud dan hanya gimmick politik,” kata Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/9).

Ulum mengamini, zaken kabinet akan menimbulkan citra pemerintahan ke depan menjadi positif dan terlihat serius dalam mengelola negara dan memberi pelayanan yang baik bagi rakyat. Mengingat, zaken kabinet adalah kabinet yang diisi para ahli dan profesional di bidangnya.

Dijelaskan Ulum, ada beberapa alasan kenapa kabinet zaken Prabowo hanya menjadi gimmick politik dan sulit terwujud.

“Pertama, kabinet zaken merupakan kabinet yang betul-betul diisi oleh para ahli dan bukan presentasi partai politik di parlemen. Tentu hal itu tidak sesuai dengan realitas politik yang ada. Tidak mungkin Prabowo meninggalkan partai politik dalam penyusunan kabinet,” urainya.

Selanjutnya, koalisi pendukung Prabowo adalah koalisi gemoy atau gemuk. Sebab, hampir semua partai di parlemen mendukung Prabowo, kecuali PDIP.

Bahkan, banyak partai nonparlemen yang juga menjadi pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan gemuknya koalisi, maka harus ada kursi dan jabatan yang dibagi-bagi kepada para pendukung,” tandasnya.***