PDIP Bakal 'Habisi' Jokowi jika Gabung ke Prabowo? Rocky Gerung: The Enemy Of Your Enemy Is My Friend!

  Pengamat Politik, Rocky Gerung membaca kemungkinan-kemungkninan yang akan terjadi ketika menanggapi kabar PDI Perjuangan (PDIP) bakal bergabung dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Dengan membaca peluang itu, menurutnya, PDIP kemungkinan akan mengikis pengaruh Presiden Jokowi agar tidak melakukan cawe-cawe di pemerintahan Prabowo lewat tangan putranya, Gibran.

"Posisi PDIP tentu dia berupaya untuk meneruskan pembatasan atau upaya untuk membatasi cawe-cawe Jokowi yang sangat mungkin juga masih bisa diselundupkan melalui Gibran di pemerintahan Prabowo," ujarnya dikutip lewat channel Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (25/9/2024).

Diketahui, hubungan Presiden Jokowi dan PDIP kekinian sedang panas-dingin. 

Kerenggangan hubungan Jokowi dan PIP mencuat ketika Gibran dicalonkan sebagai Cawapres mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. 

Hal itu bertolak belakangan dengan pilihan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menangapi soal peluang PDIP untuk bergabung di pemerintahan Prabowo, Rocky juga mengutip istilah asing 'the enemy of your enemy is my friend' yang jika diartikan adalah musuh dari musuhmu adalah temanku.

"Jadi kalau PDIP menghendaki untuk dalam tanda kutip "menghabisi" gerak-gerik Jokowi, maka dia harus ada di dalam koalisi atau sebut aja pemerintahan baru dan kita enggak usah rumuskan apa akan terjadi, yang jelas akan berlaku prinsip 'The Enemy of your Enemy is my friend', kan itu dasarnya tuh," beber Rocky.

Rocky juga menanggapi perihal nama Kepala BIN Budi Gunawan yang kabarnya akan diajukan PDIP sebagai menterinya jika nanti akan bergabung dengan rezim Prabowo.

Terkait kabar itu, Rocky Gerung menganggap sangat logis jika PDIP menaruh nama Budi Gunawan lantaran sosoknya mampu menjadi jembatan antara PDIP dan Prabowo.

"Tentu pertimbangan itu masuk akal karena PDIP memerlukan semacam, jangan sebut kuda troya, itu terlalu terlalu terang-terangan, memerlukan semacam jembatan untuk menyeberangkan pikiran-pikiran PDIP ke wilayah Pak Prabowo dan Pak Gunawan tentu adalah seorang yang sudah senior mengetahui kondisi partai PDIP sekaligus kondisi partai Gerindra," ujarnya seperti dikutip dari suara

Eep Saefullah Fatah: Orang Paling Cemas di Indonesia Bernama Jokowi

Presiden Joko Widodo sedang dilanda kecemasan luar biasa menjelang lengser pada 20 Oktober 2024 untuk kemudian digantikan Presiden-Wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Demikian pendapat CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah dikutip dari potongan video yang viral di akun media sosial X, Senin (23/9).

"Orang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo," kata Eep.

Menurut Eeep, Jokowi akan meninggalkan jabatan Presiden RI tanpa mempunyai 'rumah'.

"Ya memang sekarang sedang disiapkan rumah barunya. Itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin," kata Eep.

Sementara Bahlil Lahadalia, menurut Eep, sebagai pion Presiden Jokowi itu kemudian menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Inilah presiden yang Ketika selesai menjabat selama 10 tahun itu tidak punya tempat tinggal," kata Eep.

Eep menambahkan, setelah lengser, Jokowi juga mengalami kegalauan karena tidak mempunyai basis politik yang membuatnya menaikkan pengaruhnya.

"Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan. Karena Jokowi (selama 10 tahun) hanya mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit. Karenanya pengaruhnya tidak punya kewibawaan," demikian Eep. 

Nasib berbeda dialami dua presiden sebelum Jokowi, dimana Megawati Soekarnoputri masih menjabat Ketua Umum PDIP setelah lengser.

Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono tetap memegang Partai Demokrat usai tak lagi menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Istana Resah Jokowi Masuk Penjara, Pakar: tak Ada yang Kebal Hukum

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyebut, menjabat atau tidak, Jokowi tidak bebas dari jeratan hukum, alias kebal hukum.

Kalau memang melanggar aturan perundang-undangan, tentu ada sanksi hukumnya. Hal itu disampaikan Dedi menanggapi pengamat dan praktisi hukum, Johan Silalahi.

"Rumor bahwa presiden kebal hukum ini berlebihan, meskipun faktanya karena faktor kekuasaan, mereka bisa saja menghindari sanksi hukum atas putusan politik maupun kebijakan yang keliru," tutur Dedi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Sabtu (21/9/2024).

"Tetapi jika tuntutannya adalah tindakan kriminal, semisal terbukti korupsi, maka pengadilan harus memutus bersalah. Presiden sekalipun layak dibawa ke meja sidang dan mendapat hukuman," sambungnya.

Terkait isu ring 1 atau istana dilanda galau bahwa Jokowi akan menjadi presiden pertama yang dipenjara, karena kasus kriminal, utamanya penyalahgunaan kekuasaan, cukup berlebihan.

"Jika yang khawatir merupakan kroni dan keluarga (Jokowi), itu lumrah. Tetapi jika istana dimaksud adalah pejabat-pejabat elit ini, itu hanya rumor. Dalam politik, tidak ada loyalitas permanen," tegasnya.

"Bahkan jika Jokowi dipenjara sekalipun, elit di istana dengan cepat beradaptasi dan pindah haluan," lanjutnya.

Selama dua periode memimpin Indonesia, kata Dedi, Jokowi terlalu banyak melakukan manuver politik yang meresahkan. Misalnya, Jokowi membebaskan anggota kabinet berpolitik atau menjadi petinggi parpol.

Sebelumnya, beredar video berisikan pernyataan Johan yang menyebut istana khawatir tentang nasib Jokowi bakal menjadi presiden pertama yang masuk bui.

"Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah presiden Joko Widodo," ungkap Johan.

Johan menyebut, ada sebuah kesepakatan tak tertulis terkait jabatan presiden dan wapres. Bahwa kedua posisi penting ini, tidak bisa dijerat hukum.

"Dan saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini, bahwa seolah-olah presiden dan wapres itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat dan saat tidak menjabat mereka tidak bisa disentuh oleh hukum," ujarnya.

"Mereka dilindungi oleh hukum tidak tertulis, padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum.***

Baca Juga