.jpg)
Sudah mengerahkan 150 personel dari Satuan Brimob dan Sabhara, Polisi pastikan rencana apel akbar pasukan berani mati bela Presiden Joko Widodo hoax. Apalagi, tidak ada pemberitahuan yang masuk ke Polri mengenai rencana kegiatan tersebut.
Hal itu dipastikan langsung Wakapolsek Menteng, Kompol Ii Sutasman usai menggelar apel pembubaran setelah bubarnya massa dari Barisan Bela NKRI di depan gerbang Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu sore (22/9).
"Kami di sini mengamankan kegiatan tadi unjuk rasa dari Barisan Bela NKRI sebanyak 25 orang. Awal info katanya ada pasukan berani mati, saya tau dari info medsos, tetapi kan kalau memang ada kegiatan itu harus ada pemberitahuan. Sampai saat kemarin itu tidak ada pemberitahuannya," kata Kompol Sutasman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (22/9).
Hingga aparat kepolisian menggelar apel pembubaran pun kata Kompol Sutasman, tidak terlihat batang hidung massa dari pasukan berani mati bela Jokowi.
"Nggak ada itu, hoax (apel akbar pasukan berani mati bela Jokowi). Yang diturunkan Brimob 1 SSK, Shabara 1 SSK, dari Polres dan Polsek itu sekitar 150 personel," pungkas Kompol Sutasman seperti dikutip dari rmol
Koordinator Barisan Bela NKRI, Andre Dande mengatakan, aksi yang dinamakan Konvensi Rakyat Lawan Oligarki ini merupakan hasil rangkuman dari berbagai peristiwa belakangan ini.
"Di mana kita merasa bahwa tidak hanya negeri ini yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi saudara-saudari kita juga merasakan dalam keadaan yang tidak baik-baik," kata Andre saat menyampaikan orasinya.
"Ada keresahan, ada kegelisahan, ada ketakutan, dari sebuah kekuasaan yang sangat tirani, otoriter dan menindas rakyat," sambungnya.
Andre juga menyoroti soal isu akan adanya 20 ribu orang dari pasukan berani mati bela Jokowi yang akan menggelar apel akbar di Tugu Proklamasi maupun aksi di sekitar Patung Kuda kawasan Monumen Nasional (Monas).
"Dan satu lagi, kemarin ada isu katanya dari pasukan berani mati bela Jokowi mau turun hari ini. Tapi ternyata itu hanya isapan jempol belaka," kata Andre.
Karena, menurut Andre, keamanan dan ketertiban negara merupakan domainnya TNI-Polri bersinergis dengan rakyat, bukan domain dari pihak-pihak yang mengatasnamakan pasukan berani mati bela Jokowi.
"Yang artinya bahwa, ketertiban dan keamanan negara itu ada juga ditangan kita, bukan untuk membela penguasa, itu gak ada UU-nya," kata Andre.
"Kalau SOP-nya TNI Polri memang ada di situ. Tetapi sesuai dengan UUD 1945, keamanan dan ketertiban bangsa, ini sinergitas antara masyarakat sipil dengan TNI-Polri," pungkas Andre.***
