Aktivitas di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jakarta Pusat hingga Minggu siang (22/9), terpantau normal.
Tak ada penutupan jalan atau kerumunan massa pasukan berani mati bela Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan melakukan apel akbar hari ini.
Pasukan berani mati Jokowi itu disebut bertujuan mengawal bapak kandung Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka itu hingga berakhirnya masa jabatan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Pantauan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL hingga pukul 13.15 WIB, situasi jalan raya di Jalan Medan Merdeka terlihat ramai lancar.
Malahan banyak pengunjung Monumen Nasional (Monas) yang terlihat wara-wiri. Sebabnya ada kegiatan rangkaian acara HUT ke-79 TNI kawasan Monas.
Menanggapi hal ini, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menegaskan bahwa informasi apel pasukan berani mati bela Jokowi adalah hoaks.
Karena, kata Gatot, sejauh ini tidak ada penjelasan dari pihak kepolisian atau Menkopolhukam.
Namun jika kabar ini benar, seharusnya Presiden Jokowi sudah mengetahui dan mengambil sikap.
Menurut Gatot, Jokowi cukup mengandalkan Paspampres, TNI, dan Polri yang selama ini sudah terbukti mampu melindungi Presiden.
"Seharusnya beliau melarang mengapa melarang? karena cukup disampaikan saya ini punya Paspampres, punya TNI-Polri," tegasnya.
Namun jika Presiden tidak mengklarifikasi atau melarang apel tersebut, Gatot berpendapat bahwa hal itu dapat menimbulkan dugaan bahwa Presiden sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan TNI, Paspampres, dan Polri.
Gatot juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk bertindak dengan sepenuh hati demi kepentingan rakyat. Jika rencana apel ini dibiarkan dan terjadi bentrokan, korban utamanya adalah rakyat.
"Kalau ini dibiarkan terjadi, kalau ada bentrokan kan yang korban rakyat juga," pungkasnya seperti dikutip dari rmol
Koordinator Barisan Bela NKRI, Andre Dande mengatakan, aksi yang dinamakan Konvensi Rakyat Lawan Oligarki ini merupakan hasil rangkuman dari berbagai peristiwa belakangan ini.
"Di mana kita merasa bahwa tidak hanya negeri ini yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi saudara-saudari kita juga merasakan dalam keadaan yang tidak baik-baik," kata Andre saat menyampaikan orasinya.
"Ada keresahan, ada kegelisahan, ada ketakutan, dari sebuah kekuasaan yang sangat tirani, otoriter dan menindas rakyat," sambungnya.
Andre juga menyoroti soal isu akan adanya 20 ribu orang dari pasukan berani mati bela Jokowi yang akan menggelar apel akbar di Tugu Proklamasi maupun aksi di sekitar Patung Kuda kawasan Monumen Nasional (Monas).
"Dan satu lagi, kemarin ada isu katanya dari pasukan berani mati bela Jokowi mau turun hari ini. Tapi ternyata itu hanya isapan jempol belaka," kata Andre.
Karena, menurut Andre, keamanan dan ketertiban negara merupakan domainnya TNI-Polri bersinergis dengan rakyat, bukan domain dari pihak-pihak yang mengatasnamakan pasukan berani mati bela Jokowi.
"Yang artinya bahwa, ketertiban dan keamanan negara itu ada juga ditangan kita, bukan untuk membela penguasa, itu gak ada UU-nya," kata Andre.
"Kalau SOP-nya TNI Polri memang ada di situ. Tetapi sesuai dengan UUD 1945, keamanan dan ketertiban bangsa, ini sinergitas antara masyarakat sipil dengan TNI-Polri," pungkas Andre.***
