Pansus DPR Temukan Dugaan 'Permainan' Soal Kuota Haji Tambahan

 

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI, menemukan adanya dugaan "permainan" antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan pihak agen travel dalam hal pengelolaan kuota haji tambahan.

Temuan adanya dugaan permainan kuota haji plus itu disampaikan anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar, setelah Pansus Angket Haji memanggil sejumlah perusahaan travel yang bekerja sama dengan Kemenag.

Marwan menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2024, diketahui banyak jemaah yang baru mendaftar menjelang pelaksanaan haji tanpa harus menunggu lama, namun bisa langsung diberangkatkan ke Tanah Suci.

Di sisi lain, ada sekian banyak jemaah lain yang sudah menunggu puluhan tahun, namun tidak kunjung bisa diberangkatkan.

Bahkan, ada jamaah di daerah tertentu yang daftar tunggunya mencapai 45 tahun.

”Artinya daftarnya di tahun 2024 langsung bisa berangkat sementara mereka ada yang miliki daftar antrean berangkat pada tahun 2025-2029, namun tidak mendapatkan prioritas dari Kemenag,” kata Marwan di sela rapat Pansus Angket Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Marwan menjelaskan, dugaan adanya "permainan" itu terjadi pada masa pelunasan yang waktunya hanya tiga hari.

Kronologinya, pihak travel haji mendapatkan surat edaran dari Kemenag untuk mengisi kuota tahuan.

"Kemudian ada edaran untuk pengisian kouta baru yang di dalamnya sudah ada nama jamaah dan identitas lainnya. Nah, waktu pelunasan yang diberikan hanya tiga hari. Di sinilah diduga ada 'main mata' antara travel haji dan Kemenag untuk memeberangakatkan jamaah haji plus yang nol tahun alias tanpa antrean," ujar Marwan.

Menurut Marwan, pihak Kemenang dan travel beralasan untuk memenuhi kuota sehingga calon jamaah yang baru mendaftar namun siap melakukan pelunasan, bisa diberangkatkan duluan.

"Padahal informasi adanya kuota itu kan sudah diketahui jauh-jauh hari, kenapa calon jamaah hanya diberi waktu tiga hari pelunasan sehingga ada banyak calon jamaah yang tidak siap, kemudian kuotanya 'diperjualbelikan' kepada mereka yang siap," kata politikus PKB itu.

Marwan mengatakan, permainan ini sangat tidak fair. Menurut Marwan, seharusnya, pihak Kemenag memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pelunasan.

"Bukan hanya tiga hari, kan enggak semua jamaah itu punya kesiapan materi untuk pelunasaan saat itu juga. Kenapa nggak diberikan waktu yang cukup? Ini menurut saya kecurangan yang terjadi antara Kemenag dan pihak agen travel haji," pungkasnya seperti dikutip dari tribunnews

Pimpinan Komisi VIII: Kemenag Tidak Lapor Soal Perubahan Tambahan Kuota Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menguraikan kronologi terkait pemerintahan Arab Saudi yang memberikan jatah 20 ribu tambahan kuota haji pada tahun 2024.

Ace Hasan mengatakan bahwa semula Indonesia hanya mendapatkan 221 ribu kuota haji. Setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke pemerintahan Arab Saudi, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah.

Setelah mendapatkan kuota tambahan itu, legislator dari Fraksi Golkar ini mengatakan, DPR bersama Kementerian Agama melakukan rapat untuk menyepakati tambahan kuota 20 ribu itu dari pemerintah Arab Saudi.

“Di dalam rapat tersebut disepakati bahwa kuota kita adalah 221 ribu plus tambahan 20 ribu jadi 241 ribu, yang penggunaannya sesuai dengan UU yaitu 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus,” kata Ace Hasan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Kemudian, lanjut Ace, Kementerian Agama membuat kebijakan baru bahwa kuota tambahan itu hanya 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus tanpa sepengetahuan DPR.***

Baca Juga